PKS: Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Jumlah Menteri

Kompas.com - 02/04/2019, 11:15 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan dengan Presiden PKS Sohibul Iman saat melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut untuk membahas hasil dari penyampaian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai Cawapres. ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGAKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan dengan Presiden PKS Sohibul Iman saat melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut untuk membahas hasil dari penyampaian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai Cawapres.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Alynudin menuturkan, pihaknya belum membicarakan soal jumlah menteri yang berasal dari PKS jika pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terpilih pada Pilpres 2019.

Hal itu dia ungkapkan saat ditanya mengenai pernyataan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo yang menyebut PKS mendapat jatah enam menteri.

"Soal jumlah menteri belum ada pembicaraan lanjutan antara Pak Prabowo dengan PKS," ujar Suhud saat dihubungi, Selasa (2/4/2019).

Baca juga: Hashim: Kalau Prabowo Menang, 7 Menteri untuk PAN, PKS 6, Demokrat Masih Dipertimbangkan

Kendati demikian, kata Suhud, partainya siap memberikan kader-kader terbaiknya untuk menjadi menteri dalam pemerintahan Prabowo.

"Tentu saja sebagai partai kader kami siap mewakafkan kader-kader terbaik untuk memperkuat kabinet Pak Prabowo," kata Suhud.

Menurut Suhud, saat ini PKS masih fokus pada pemenangan Pilpres dan Pileg. Saat ini belum ada pembicaraan antara pimpinan PKS dan Prabowo soal jatah kursi menteri.

Baca juga: Menurut AHY, Bicara Jatah Menteri Melukai Perasaan Rakyat

Begitu juga di internal PKS. Suhud mengatakan, pihaknya belum membicarakan secara khusus siapa aja yang disiapkan untuk masuk dalam kabinet Prabowo.

"Kami masih fokus pada pemenangan Pilpres dan Pileg. Saat ini Kami ingin pastikan seluruh elemen pemenangan, baik struktur partai, kader dan juga para calon anggota legislatif, bergerak memenangkan pilpres dan pileg yang sudah hitungan hari," tutur dia.

Hashim Djojohadikusumo sebelumnya membenarkan sudah ada pembicaraan mengenai kursi menteri jika pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangi Pemilihan Presiden 2019.

Baca juga: Maruf Amin Pilih Menang Dulu, Baru Bicarakan Kandidat Menteri

Hashim awalnya enggan merinci kesepakatan Prabowo-Sandiaga dengan parpol pendukungnya mengenai pembagian kursi menteri.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko yang Bilang Tak Tahu-menahu KLB Demokrat hingga Didapuk Jadi Ketua Umum

Moeldoko yang Bilang Tak Tahu-menahu KLB Demokrat hingga Didapuk Jadi Ketua Umum

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Mensos Juliari Batubara

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Nasional
AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

Nasional
AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

Nasional
Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Nasional
Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nasional
AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

Nasional
KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

Nasional
AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

Nasional
AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

Nasional
Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Nasional
Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Nasional
Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X