Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkap Temuan di Nduga, Tim Investigasi Minta Pemerintah Evaluasi Operasi Pengejaran KKB

Kompas.com - 29/03/2019, 17:34 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim investigasi independen meminta pemerintah mengevaluasi operasi pasca-penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap pekerja PT Istaka Karya di Distrik Yal, Kabupaten Nduga, Papua.

Menurut anggota Tim Investigasi Theo Hasegem, jika dibiarkan, operasi tersebut akan memakan korban yang lebih banyak.

"Kami menilai bahwa apabila operasi militer terus dilakukan, maka akan berdampak lebih luas dan memakan korban lebih banyak lagi," ujar anggota Tim Investigasi Theo Hasegem saat konferensi pers di Kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2019).

"Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang penempatan aparat keamanan dalam rangka mencari solusi," lanjut dia.

Baca juga: Anggota Brimob yang Gugur dan Terluka Diserang KKB di Nduga Dievakuasi dengan Helikopter ke Timika

Menurut data yang tim investigasi, terdapat puluhan ribu pengungsi akibat operasi tersebut.

Rinciannya, 4.276 pengungsi di Distrik Mapenduma, 4.369 pengungsi di Distrik Mugi, 5.056 pengungsi di Distrik Jigi, 5.021 pengungsi di Distrik Yal, dan 3.775 pengungsi di Distrik Mbulmu Yalma.

Pengungsi juga tersebar di Distrik Kagayem sebanyak 4.238 jiwa, Distrik Nirkuri sebanyak 2.982 jiwa, Distrik Inikgal sebanyak 4.001 jiwa, Distrik Mbua sebanyak 2.021 jiwa, dan Distrik Dal sebanyak 1.704 jiwa.

Para pengungsi yang terdiri dari anak-anak, ibu-ibu, dan lansia, kata Theo, mengungsi ke hutan dan bersembunyi di gua.

Ibu-ibu yang mengungsi juga ada yang melahirkan di hutan dan kesulitan mengakses pertolongan medis.

Baca juga: Polri Sebut Anggota yang Terluka akibat Baku Tembak di Nduga Sedang Jalani Perawatan

Berikutnya, menurut Theo, akses terhadap pendidikan untuk anak-anak juga menjadi terganggu akibat operasi aparat mengejar KKB.

"Beberapa sekolah terpaksa tidak beroperasi sementara karena terdampak peristiwa pembantaian pekerja Istaka hingga sampai operasi militer, serta kontak senjata antara OPM dan militer," ujar Theo.

Tim investigasi juga menemukan korban masyarakat sipil yang meninggal.

"Tim juga telah menemukan korban dari masyarakat sipil di beberapa kampung, di antaranya dua anak sekolah yang ditembak di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, dan beberapa warga sipil yang ditembak lalu menderita hingga meninggal dunia," kata Theo.

Lalu, ada pula masyarakat yang disebutkan Theo hilang, yaitu Pendeta Geyimin Nirigi.

Selain itu, sejumlah rumah ibadah dikatakan dirusak, beserta rumah penduduk, puskesmas, yang dibakar aparat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com