Menteri PAN-RB Minta ASN yang Tak Netral Segera Diberi Sanksi

Kompas.com - 28/03/2019, 18:03 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin saat diwawancarai di Jakarta, Rabu (14/11/2018). KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin saat diwawancarai di Jakarta, Rabu (14/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin meminta masing-masing instansi pemerintahan segeri memberi sanksi kepada ASN yang terbukti tak netral selama masa kampanye Pemilu 2019.

Ia mengatakan, Kementerian PAN-RB telah menyusun regulasi terkait ketidaknetralan ASN.

Sementara, implementasi pemberian sanksi menjadi wilayah masing-masing instansi. Ia mendorong agar ASN yang tak netral segera diberikan sanksi seba sudah ada datanya di Komisi ASN (KASN).

Baca juga: Menurut Fadli, Pelaporan Harta Kekayaan Politisi Tak Bisa Disamakan dengan ASN

"Oleh karenanya, kepada para pimpinannya yang sudah terindikasi itu, yang sudah didata oleh KASN, silakan diberikan langkah-langkah punishment kepada yang bersangkutan. Kan sudah ada datanya. Sudah ada aturannya," ujar Syafruddin saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

"Punishment-nya itu masing-masing. Pemimpinnya, menterinya, sekjennya, gubernurnya, kepala daerahnya, bupatinya, silakan. Laksanakan itu," lanjut dia.

Ia menyebutkan, aturan yang disusun kementeriannya sudah sesuai dengan arahan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca juga: Jelang Kampanye Rapat Umum, Mendagri Pastikan ASN, TNI, dan Polri Netral

Syafruddin menilai, selama ini sanksi yang diberikan kepada ASN yang tak netral sudah tegas.

Oleh karena itu, ia mengingatkan seluruh ASN untuk menjaga netralitasnya sepanjang pelaksanaan Pemilu 2019.

"Saya rasa tegas sih. Saya rasa tegas. ASN harus netral di dalam pemilu. Sudah ada aturannya. Kalau etika kelembagaan, sampai menjurus kepada aturan-aturan yang diatur oleh Bawaslu," lanjut dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Ibaratkan Pimpin Penanganan Covid-19 Seperti Misi Khusus

Luhut Ibaratkan Pimpin Penanganan Covid-19 Seperti Misi Khusus

Nasional
Jaksa Agung: Saya Tidak Pernah Berkomunikasi dengan Djoko Tjandra

Jaksa Agung: Saya Tidak Pernah Berkomunikasi dengan Djoko Tjandra

Nasional
10 Hari Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,14 Miliar

10 Hari Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,14 Miliar

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.634, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 262.022

UPDATE: Bertambah 4.634, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 262.022

Nasional
Nama Jaksa Agung Burhanuddin Disebut dalam 'Action Plan' Jaksa Pinangki

Nama Jaksa Agung Burhanuddin Disebut dalam "Action Plan" Jaksa Pinangki

Nasional
Ini Faktor yang Diduga Sebabkan Pilkada 2020 Tak Ditunda...

Ini Faktor yang Diduga Sebabkan Pilkada 2020 Tak Ditunda...

Nasional
Catat, Sederet Larangan dan Sanksi Saat Kampanye Pilkada 2020

Catat, Sederet Larangan dan Sanksi Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Klaster Keluarga Meningkat, Pemerintah Minta Warga Tetap Gunakan Masker di Rumah

Klaster Keluarga Meningkat, Pemerintah Minta Warga Tetap Gunakan Masker di Rumah

Nasional
Satgas Ingatkan Musuh Bersama Masyarakat Saat ini adalah Covid-19

Satgas Ingatkan Musuh Bersama Masyarakat Saat ini adalah Covid-19

Nasional
Pilkada 2020, Ketua MPR Yakin Pemerintah Pertimbangkan Tingkat Kegentingan Covid-19

Pilkada 2020, Ketua MPR Yakin Pemerintah Pertimbangkan Tingkat Kegentingan Covid-19

Nasional
Usut Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Koordinasi dengan Produsen Lift

Usut Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Koordinasi dengan Produsen Lift

Nasional
Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Kekerasan dalam Dugaan Penyiksaan Henry Alfree oleh Polisi

Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Kekerasan dalam Dugaan Penyiksaan Henry Alfree oleh Polisi

Nasional
Komisi X: Kami Tak Bisa Bayangkan jika Klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja Disahkan

Komisi X: Kami Tak Bisa Bayangkan jika Klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja Disahkan

Nasional
UPDATE 24 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.419 Pasien Covid-19

UPDATE 24 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.419 Pasien Covid-19

Nasional
ICW: Harusnya Firli Bahuri Diminta Mundur dari Pimpinan KPK...

ICW: Harusnya Firli Bahuri Diminta Mundur dari Pimpinan KPK...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X