Menurut KASN, Begini Modus Parpol Bermain Jual Beli Jabatan di Kementerian

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi menyebutkan, kementerian atau lembaga yang dipimpin oleh kader partai politik lebih rentan terhadap praktik jual beli jabatan.

Alasannya, menteri dari parpol kerap mendapatkan tekanan dari pimpinan partainya.

"Karena dia ditekan pimpinan partai-partai politik, itu lebih kuat tekananya pada menteri-menteri dari partai politik daripada menteri-menteri yang dari profesional. Yang profesional bisa independen," kata Sofian setelah menghadiri diskusi di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Sofian mengungkapkan, modus parpol untuk bermain praktik jual beli jabatan di kementerian.

Baca juga: KASN: Ada Intervensi Parpol dalam Penentuan Jabatan di Kementerian

Menurut dia, biasanya parpol menempatkan kadernya sebagai staf khusus menteri. Dengan demikian, pekerjaan kotor tak langsung dilakukan oleh sang menteri.

"Operator-operator dari parpol itu ada di kementerian yang dari partai politik, jabatan-jabatan staf khusus. Inilah mereka yg menjadi operator mencari siapa yang bisa diminta sumbangan," kata dia.

Sofian mengaku pihaknya sudah mencium praktik-praktik seperti ini sejak 2017, namun KASN memang tidak mempunyai instrumen untuk membuktikannya atau pun melakukan penindakan.

Baca juga: KASN Sebut Sudah Peringatkan Kemenag Sebelum OTT KPK

Oleh karena itu, Sofian senang KPK akhirnya mengungkap kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama yang turut melibatkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy.

Ia mengaku sudah pernah memperingatkan Kemenag sebelum operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, namun tak diindahkan.

"Pada akhir Februari kami sudah memberikan peringatan pada Kemenag, Sekjen Kemenag, agar beberapa calon yang sudah ditenggarai tidak jujur dan track record-nya tidak bagus, agar tidak dimasukkan di dalam calon jabatan pimpinan tinggi yang sedang mereka seleksi," kata dia.