KASN: Ada Intervensi Parpol dalam Penentuan Jabatan di Kementerian

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengungkapkan penempatan pejabat tinggi di kementerian selama ini banyak diintervensi oleh partai politik.

Oleh karena itu, ia tidak heran dengan kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama yang turut menjerat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy.

"Tantangan yang sekarang kita hadapi adalah tadi salah satu bentuk intervensi, bahwa politik yang sangat mengganggu sekarang ini adalah intervensi dari partai partai politik di dalam penunjukan jabatan-jabatan pimpinan tinggi," kata Sofian dalam diskusi di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Baca juga: Khofifah Siap Diperiksa KPK soal Rekomendasi Kakanwil Kemenag Jatim

Sofian mengatakan, sistem seleksi sekitar 22.000 jabatan pimpinan tinggi di kementerian/lembaga saat ini sebenarnya sudah dilakukan secara terbuka.

Artinya orang pengisian jabatan strategis dalam birokrasi kita tidak lagi berdasarkan urutan, senioritas, atau kedekatan, tetapi adalah dengan membuka kesempatan kepada semua warga negara yang memiliki kompetensi.

Semua warga yang memenuhi syarat bisa mengikuti rangkaian seleksi dan hasilnya diputuskan oleh panel yang independen. Tiga besar hasil seleksi dari panel itu akan diteruskan ke presiden untuk posisi eselon I, dan diteruskan kepada menteri untuk posisi eselon II.

"Dulu kami harapkan dengan cara seperti ini akan terbebas dari praktik transaksi. Tapi dari pengalaman, walaupun sudah banyak sekali berkurang, tapi di kementerian yang dipimpin oleh menteri-menteri dari partai politik ternyata tidak bebas juga dari praktik itu," sambung Sofian.

Baca juga: KASN Sebut Sudah Peringatkan Kemenag Sebelum OTT KPK

"Yang sangat berkurang itu adalah di dalam kementerian-kementerian yang dipimpin oleh profesional, menteri-menteri yang profesional. (Kementerian) keuangan, kemudian Bappenas, kemudian kesehatan itu sangat berkurang dari praktik itu. Tapi kalau dipimpin oleh orang orang partai politik masih," tambah dia.

Oleh karena itu, Sofian menilai tantangan ke depan adalah memperbanyak kementerian yang dipimpin oleh profesional ketimbang kader partai politik.

"Kalau pemerintah ini ke depan memang betul-betul mau melaksanakan membentuk pemerintahan yang dipersyaratkan oleh sistem presidensial, maka menteri-menterinya harus para profesional. Dan itu akan sangat baik hasilnya. Tapi ini perjuangan satu langkah lagi," ujarnya.