Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Tak Rela Pemilih Jadi Irasional gara-gara Hoaks dan Disinformasi

Kompas.com - 27/03/2019, 12:45 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengingatkan potensi bahaya hoaks dan informasi dalam Pemilu 2019. Ia menjelaskan, hoaks dan disinformasi bisa membuat pemilih menjadi irasional dalam menentukan pilihannya.

"Idealnya, para pemilih nantinya tanggal 17 April menggunakan hak pilihnya dengan preferensi memadai, dengan informasi baik dan benar tentang pasangan calon," kata Viryan dalam Media Briefing Jelang Pemilu di Kaum Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Baca juga: Wiranto: Siapa Bilang Pemerintah Nggak Kerja? Itu Hoaks, Lawan!

Ia menekankan pentingnya masyarakat memilih berdasarkan rekam jejak, visi, misi dan program kerja para kandidat. Di era digital saat ini, kata Viryan, hoaks dan disinformasi bisa mengarah pada kampanye hitam (black campaign).

"Black campaign, manipulasi informasi bisa membuat pemilih menggunakan hak pilihnya dengan preferensi yang sudah tidak lagi jernih. Idealnya, setiap suara yang disalurkan pemilih beranjak dari hal yang apa adanya dari peserta pemilu," katanya.

Baca juga: KPU Khawatir Hoaks dan Disinformasi Bisa Rusak Integritas Pemilu

Oleh karena itu, Viryan mengingatkan kandidat yang bertarung di Pemilu 2019 untuk mengedepankan visi, misi, dan program kerja mereka. Hal ini untuk merawat integritas penyelanggaraan dan hasil Pemilu 2019.

"KPU menghormati pilihan pemilih apa adanya. Namun, kami rasanya tidak begitu nyaman apabila preferensi pemilih itu lebih banyak atau terpengaruh dengan hal-hal yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya," katanya.

Baca juga: TKN: Akibat Hoaks, Masyarakat Tak Objektif Dalam Menilai Kinerja Pemerintah

Viryan menegaskan, perlu komitmen bersama untuk memastikan Pemilu 2019 tak hanya sekadar pesta demokrasi, melainkan juga pemilihan yang berkualitas.

"Kita tidak ingin rekan kita memilih dengan hal informasi yang tidak baik. Kita tidak rela pemilih di Indonesia menggunakan hak memilihnya tidak berdasarkan apa yang mereka inginkan sesungguhnya," ungkapnya.

Kompas TV Terkait hasil survei Litbang Kompas, TKN Jokowi-Ma'ruf menilai banyaknya isu hoaks memengaruhi turunnya #elektabilitasJokowi-Maruf. Selanjutnya, Tim TKN mengimbau semua relawan dan pendukung Jokowi-Ma'ruf bekerja lebih ekstra dalam menangkal isu hoaks dan menjelaskan keberhasilan Jokowi selama memimpin Indonesia. #LitbangKompas #Pilpres2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com