Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Jokowi dan Prabowo Mengaku Kerap Dihina dan Difitnah...

Kompas.com - 26/03/2019, 10:55 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Serangan fitnah dan kabar bohong atau hoaks jelang Pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang disoroti oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Saat tampil di depan publik, keduanya menyinggung soal fitnah, hoaks dan hinaan yang ditujukan kepada diri mereka.

Jokowi mengungkapkan, selama ini dirinya memilih diam ketika difitnah. Bahkan, saat dihina dan direndahkan, ia tetap memilih diam.

Hal itu ia diungkapkan Jokowi saat menghadiri deklarasi "Alumni Jogja SATUkan Indonesia", di Stadion Kridosono, Kota Yogyakarta, Sabtu (23/3/2019).

Baca juga: Jokowi: Jangan Takut Lawan Fitnah dan Hoaks

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berjanji akan melawan segala macam hoaks, fitnah dan penghinaan yang sering ditujukan kepadanya selama ini.

Di hadapan peserta deklarasi Alumni Jogja SATUkan Indonesia Joko Widodo menyatakan tidak akan diam lagi.

"Saya ini sebenarnya sudah diam 4,5 tahun, difitnah- fitnah saya diam, dijelek-jelekin saya diam, dicela dan direndah-rendahkan saya diam. Dihujat-hujat, dihina-hina saya juga diam," ujar Jokowi.

Prabowo juga mengaku sering difitnah

Tak hanya Jokowi, Prabowo juga mengaku dirinya sering diejek, dihina dan difitnah oleh pihak-pihak yang tidak menyukainya.

Meski demikian, ia berusaha untuk tidak membalas fitnah tersebut.

"Saya sering diejek, saya sering dihina, saya sering difitnah tapi saya menahan diri. Saya menahan diri, saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa, yang benar adalah benar, yang tidak benar adalah tidak benar," ujar Prabowo saat kampanye di Lapangan Mandala, Kabupaten Merauke, Papua, Senin (25/3/2019).

Baca juga: Prabowo: Saya Sering Dihina, Difitnah, tetapi Saya Menahan Diri...

Dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Prabowo tidak menjelaskan hal yang membuatnya dihina dan difitnah.

Namun, dalam berbagai kesempatan Prabowo sering mengatakan, hinaan dan fitnah itu muncul karena ia sering mengkritik soal arah kebijakan ekonomi, kebocoran anggaran dan mengalirnya hasil kekayaan nasional ke luar negeri.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengajak pendukungnya untuk ikut bersama-sama menjaga persaudaraan meski berbeda pilihan.

Menurut dia, toleransi adalah hal yang utama yang harus dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia demi keutuhan bangsa.

"Saya minta marilah kita tingkatkan rasa persaudaraan. Marilah kita memandang semua adalah saudara. Kita boleh berbeda agama, boleh berbeda suku, boleh berbeda bahasa tapi kita harus ingat, kita harus hidup mencari yang baik, hidup yang baik untuk anak-anak dan cucu cucu kita," kata Prabowo.

Baca juga: BPN: Prabowo Difitnah Selama 21 Tahun dan 2 Kali Kalah Perjuangan, tetapi Jalan Terus

Selain itu, Ia juga meminta seluruh pendukungnya untuk menahan diri dan tidak mudah terpancing isu-isu dari pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana politik.

"Tidak mungkin kita bisa hidup baik kalau kita tidak hidup rukun. Kita harus selalu saling menghargai, saling mengasihi, saling membela, saling menjunjung tinggi dan kita harus menjaga perasaan kita. Kita harus sering menahan diri, sering kita harus mengalah, sering kita harus menjaga perasaan orang lain," ujar dia.

Akibat hoaks

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Ace Hasan Syadzily mengatakan, Jokowi akan terus melawan fitnah dan hoaks yang tersebar di tengah masyarakat.

Berbagai fitnah yang tersebar itu antara lain terkait isu Partai Komunis Indonesia (PKI), anti terhadap ormas Islam, kriminalisasi ulama, dan legalisasi perkawinan sesama jenis.

Ace mengatakan, berbagai hoaks dan fitnah terhadap jokowi semakin menguat jelang pilpres.

Ia mencontohkan kasus video dugaan kampanye hitam yang dilakukan oleh ibu-ibu di Karawang, Jawa Barat.

Baca juga: Jokowi: Hati-hati Hoaks Mulai Datangi dari Pintu ke Pintu

"Pak Jokowi tentu akan melawan siapa pun pihak yang mencoba untuk melakukan narasi negatif di Pemerintahan Jokowi ini," ujar Ace saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019).

"Pak Jokowi dari 6 bulan lalu bicara tentang anti-hoaks, tetapi kita lihat sebulan yang lalu masih ada ibu-ibu yang mengkampanyekan soal hal-hal yang bersifat hoax terhadap Pemerintahan Jokowi," ujar dia.

Ace menilai, fitnah dan hoaks itu sengaja disebarkan oleh pihak tertentu untuk menutupi pencapaian pemerintah selama ini.

Akibatnya, masyarakat menjadi tidak objektif dalam menilai kinerja pemerintahan Presiden Jokowi.

"Hoaks tersebut itu menutupi objektivitas masyarakat untuk melihat secara objektif terhadap pemerintahan Jokowi yang dinilai publik banyak menghasilkan berbagai macam prestasi," kata Ace.

Baca juga: Dalam Debat, Maruf Singgung Fitnah kepada Jokowi dan Dirinya

Di sisi lain, lanjut Ace, kampanye mencegah hoaks yang selama ini didengungkan tidak membuat penyebarannya surut.

Bahkan, penyebaran hoaks dinilai semakin marak jelang Pilpres pada 17 April 2019.

"Karena itulah (hoaks dan fitnah) yang dijadikan instrumen untuk menurunkan Pak Jokowi," kata politisi dari Partai Golkar itu.

Sementara, Juru Debat Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Sodik Mudjahid mengkritik pernyataan Jokowi terkait fitnah.

Menurut Sodik, Jokowi tidak menunjukkan sikap sebagai pemimpin negara yang harus tahan dengan fitnah dan hoaks.

Ia lantas membedakan cara Jokowi dan Prabowo dalam menghadapi fitnah.

"Prabowo difitnah selama 21 tahun dan 2 kali kalah dalam perjuangan akan tetapi jalan terus demi perjuangan rakyat," ujar Sodik melalui keterangan tertulis, Selasa (26/3/2019).

Namun, Sodik tidak menyebut fitnah apa yang menimpa Prabowo. Menurut Sodik, sebagai pemimpin, Jokowi harus bersabar.

"Pernyataan tersebuf juga makin menunjukkan bahwa dia bukan bekerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia tapi bekerja untuk kepentingan diri sendiri," kata Sodik.

Sodik mengatakan, pemimpin negara harus bisa mengenyampingkan masalah pribadinya. Kecuali, fitnah yang dimaksud Jokowi ditujukan untuk negara.

Fitnah terhadap negara memang harus dilawan oleh warga negara.

"Pernyataan 'lawan' apalagi secara terbuka harusnya disampaikan bagi siapa saja yang menfitnah dan mengancam bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Bukan untuk mereka yang memfitnah dirinya sendiri," ujar Sodik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com