Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tangkap Direktur Krakatau Steel

Kompas.com - 22/03/2019, 22:41 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Direktur PT Krakatau Steel dalam operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan BSD City, Tangerang Selatan, Jumat (22/3/2019). Informasi itu dikonfirmasi Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan. 

Selain salah satu Direktur PT Krakatau Steel, ditangkap pula tiga orang lainnya. Lokasi penangkapan juga ada di Jakarta.

Merujuk pada laman resmi Krakatau Steel, jajaran direksi perusahaan tersebut terdiri dari direktur utama dan lima direktur.

"Ya benar, tadi sore sekitar pukul 18.30 WIB tim KPK memang menemukan adanya dugaan transaksi pemberian uang kepada salah satu Direktur BUMN (badan usaha milik negara) dari pihak swasta," kata Basaria dalam keterangan tertulis, Jumat malam.

Baca juga: KPK Geledah Ruang Kerja Kepala Kankemenag Gresik Terkait OTT Romahurmuziy

Menurut Basaria, diduga ada rencana pemberian uang dari pihak swasta yang berkepentingan dengan proyek di salah satu BUMN tersebut.

"Diduga sebagian uang telah diberikan secara cash dan yang lainnya menggunakan sarana perbankan. Sedang didalami transaksi menggunakan rupiah ataupun dollar," kata dia.

Baca juga: KPK Minta Pemilih Tak Terlena dengan Pencitraan Caleg

Menurut Basaria, keempat orang yang ditangkap sudah berada di dalam gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, Basaria belum mengungkap secara spesifik identitas yang ditangkap.

"Informasi lebih lengkap akan disampaikan besok sore melalui konferensi pers di kantor KPK. KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak yang diamankan tersebut," katanya.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy atau Romy. Romy diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama. Seharusnya Romy menjalani pemeriksaan perdananya kemarin. Namun ditunda hingga hari ini. Sementara itu dua tersangka lainnya yakni Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanudin dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi telah diperiksa KPK kemarin. Dalam kasus ini Romy diduga menerima suap sebesar Rp 250 juta dari Haris Hasanudin dan Rp 50 juta dari Muafaq. Uang tersebut diduga untuk membantu keduanya agar lolos dalam seleksi jabatan di wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. #OTTRomy #Romahurmuziy #KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com