KPU Coret Keikutsertaan 11 Parpol di 429 Wilayah karena Tak Lapor Dana Kampanye

Kompas.com - 22/03/2019, 16:38 WIB
Gedung KPU Pusat Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung KPU Pusat
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret keikutsertaan 11 partai politik pada Pemilihan Legislatif 2019 di satu provinsi dan 428 kabupaten/kota.

Tindakan ini diambil KPU karena 11 parpol tersebut tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) hingga batas waktu 10 Maret 2019.

"Terdapat 11 partai politik tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten/kota, dengan total 429 wilayah," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari saat dikonfirmasi, Jumat (22/3/2019).

Baca juga: KPU Batalkan Keikutsertaan Tiga Parpol pada Pileg di 5 Kabupaten

Langkah ini diambil KPU berdasarkan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang kewajiban partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota untuk melaporkan dana awal kampanye Pemilu kepada penyelenggara Pemilu paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal kampanye rapat umum.

Komisioner KPU Hasyim AsyariKompas.com/Fitria Chusna Farisa Komisioner KPU Hasyim Asyari

Bila aturan itu tak diindahkan, maka mengacu pada pasal berikutnya, 338 ayat (1) UU pemilu, partai politik akan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi sanksi pembatalannya sebagai peserta pemilu (hanya) di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota untuk Pemilu DPRD provinsi dan kabupaten kota yang terkait saja," kata Hasyim.

Baca juga: KPU Batalkan Keikutsertaan Partai Berkarya di 2 Kabupaten, Ini Kata Priyo Budi

Jika nantinya masyarakat tetap mencoblos caleg dari parpol yang dicoret, maka suaranya tetap sah dan dihitung. Tetapi, suara itu dianggap tak bermakna karena tak akan direkapitulasi.

Menurut data situs resmi KPU, hanya 5 partai menyerahkan LADK lengkap di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, NasDem, dan Golkar.

Sisanya 11 partai mendapatkan sanksi karena tak menyerahkan LADK di 11 provinsi dan 428 kabupaten/kota.

Baca juga: Ini Kata PSI Soal KPU yang Batalkan Keikutsertaan Mereka pada Pileg di 2 Kabupaten

Berikut daftarnya:

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Penelusuran PPATK: Rekening Anak Akidi Tio Tak Sampai Rp 2 Triliun

Hasil Penelusuran PPATK: Rekening Anak Akidi Tio Tak Sampai Rp 2 Triliun

Nasional
ICW Desak Sidang Etik Terhadap Lili Pintauli Dilakukan secara Objektif dan Independen

ICW Desak Sidang Etik Terhadap Lili Pintauli Dilakukan secara Objektif dan Independen

Nasional
Ibu Hamil Perhatikan Tips Ini Sebelum Melakukan Vaksinasi Covid-19...

Ibu Hamil Perhatikan Tips Ini Sebelum Melakukan Vaksinasi Covid-19...

Nasional
19 Napi Bandar Narkoba Asal Lampung Dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan

19 Napi Bandar Narkoba Asal Lampung Dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan

Nasional
Kematian Covid-19 Tembus 100.000 dan Vaksinasi Dosis Kedua yang Baru 10 Persen

Kematian Covid-19 Tembus 100.000 dan Vaksinasi Dosis Kedua yang Baru 10 Persen

Nasional
Kemenkes: Tren Rawat Inap Pasien Covid-19 Meningkat di Luar Jawa-Bali

Kemenkes: Tren Rawat Inap Pasien Covid-19 Meningkat di Luar Jawa-Bali

Nasional
Naik 348 Persen pada Juli, Kematian Pasien Covid-19 Diharapkan Turun di Agustus

Naik 348 Persen pada Juli, Kematian Pasien Covid-19 Diharapkan Turun di Agustus

Nasional
Dari Kasus Salah Input Data Vaksinasi, Ini yang Perlu Diketahui soal NIK WNA

Dari Kasus Salah Input Data Vaksinasi, Ini yang Perlu Diketahui soal NIK WNA

Nasional
5 Calon Hakim Agung Diwawancara Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Pernah Disebut Pembangkang

5 Calon Hakim Agung Diwawancara Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Pernah Disebut Pembangkang

Nasional
Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas: Masih Periksa Saksi

Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas: Masih Periksa Saksi

Nasional
Angka Kematian Akibat Covid-19 Tembus 100.000 Kasus, Ini 10 Provinsi dengan Kasus Kematian Tertinggi

Angka Kematian Akibat Covid-19 Tembus 100.000 Kasus, Ini 10 Provinsi dengan Kasus Kematian Tertinggi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Angka Kematian Akibat Covid-19 Masih Tinggi | Pulau Jawa Catatkan Kematian Pasien Corona Tertinggi Selama Juli 2021

[POPULER NASIONAL] Angka Kematian Akibat Covid-19 Masih Tinggi | Pulau Jawa Catatkan Kematian Pasien Corona Tertinggi Selama Juli 2021

Nasional
Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X