Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin Heran Ada Doa Perang Hadapi Pilpres 2019

Kompas.com - 22/03/2019, 13:12 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

SAMARINDA, KOMPAS.com - Calon Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin mengatakan, Pemilu Presiden 2019 bukan merupakan ajang perang bagi masyarakat Indonesia.

Pemilu adalah ajang memilih pemimpin terbaik yang bisa mengemban amanah untuk menjaga agama, kerukunan hidup antarumat manusia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, Ma'ruf Amin mengaku heran dengan adanya doa perang yang dikumandangkan pada saat kampanye pilpres tahun ini.

"Berdoa itu ada tempatnya, doa saat kita makan, ya hendaknya kita ucapkan saat makan, doa untuk berhubungan intim, ya dilakukan pada saatnya, bukan dibolak balik," kata Ma'ruf saat memberikan sambutan pada acara silaturahim kebangsaan, di Ponpes, Nabiel Husen, Samarinda, Jumat (22/3/2019), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Dilaporkan ke Bawaslu karena Disebut Biarkan Hoaks, Ini Penjelasan Maruf Amin

Ia menyingung terkait doa Perang Badar yang dibacakan saat kampanye Pilpres 2019, mengingat doa tersebut dinilainya bukan pada tempatnya.

"Perang Badar adalah perang umat Muslim melawan orang kafir, terus siapa yang dianggap kafir pada pilpres ini," kata Ma'ruf.

Pada kesempatan itu, mantan Rois Syuriah PBNU itu juga memberikan motivasi kepada para santri di Ponpes Nabiel Husen bahwa banyak tokoh dan pemimpin di Indonesia lahir dari latar belakang pesantren.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Maruf Disukai karena Agama, Sandiaga karena Pendidikan dan Usia Muda

"Contohnya saya sendiri bisa jadi calon wakil presiden, dan sebelumnya juga ada Presiden RI dari kalangan pesantren yakni Gus Dur. Makanya jangan berkecil hati menjadi siswa pesantren karena suatu saat kalian semua akan menjadi generasi penerus bangsa, presiden, gubernur, bupati atau wali kota, dan mudah- mudahan salah satunya terlahir dari Ponpes Nabiel Husen ini," katanya lagi.

Ia mengingatkan kepada para santri untuk menyiapkan diri menghadapi tantangan zaman ke depan yang serba maju dan modern.

"Persiapkan diri anda menghadapi tantangan sepuluh tahun ke depan, karena sebentar lagi bakal ada revolusi industri yang menuntut masyarakat untuk berpikir maju dan siap menghadapi tantangan zaman," kata Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com