Survei Litbang Kompas: Ma'ruf Disukai karena Agama, Sandiaga karena Pendidikan dan Usia Muda

Kompas.com - 22/03/2019, 07:56 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin dan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyanyikan lagu indonesia raya dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGCalon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin dan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyanyikan lagu indonesia raya dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan keberadaan calon wakil presiden turut berperan menambah elektabilitas kedua pasangan calon yang berkontestasi di pemilihan presiden 2019.

Kedua cawapres, yakni Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno, memiliki kelebihan masing-masing yang membuat keduanya disukai oleh pemilih.

Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin mendapat penilaian positif dari 54 persen responden karena latar belakang keagamaannya. Selain itu responden juga menyukai Ketua Majelis Ulama Indonesia itu karena latar belakang pendidikan (8,6 persen) dan kemampuan berkomunikasi (8,4 persen).

Sementara tiga faktor utama yang jadi alasan kesukaan kepada cawapres 02 Sandiaga Uno adalah latar belakang pendidikan (21,7 persen), usia tergolong muda (18,2 persen), dan kemampuannya dalam berkomunikasi (17,1 persen).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Sandiaga Kuasai Pemilih Milenial, Maruf Berjaya di Kelompok Tua

Kendati demikian, jumlah masyarakat yang memilih karena faktor cawapres masih kecil jumlahnya. Sebanyak 71,9 persen menyatakan memilih karena sosok capres. Sementara alasan karena sosok cawapres hanya dinyatakan 9,5 persen responden.

Oleh karena itu, Gianie menilai peran cawapres masih bisa dioptimalkan untuk menggaet masyarakat yang belum menentukan pilihan. Waktu kampanye yang tersisa kurang dari satu bulan, masih bisa dimanfaatkan kedua cawapres untuk menaikkan elektabilitas.

Sandi masih bisa menjangkau daerah yang belum menjadi basis kekuatan mereka. Sementara Ma'ruf Amin berpeluang mengembangkan jangkauan di kalangan yang lebih luas selain ranah pesantren dan agama.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Sandiaga Lebih Berperan Tingkatkan Elektabilitas daripada Maruf

"Kerja keras keduanya masih perlu dioptimalkan untuk memengaruhi elektabilitas. Bagi Sandi, kerja safari politik yang dilakukannya tentu bertujuan untuk menaikkan elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi. Adapun bagi Amin, kerja politiknya pun diharapkan untuk meredam penurunan elektabilitas pasangan Jokowi-Amin," ulas Gianie.

Survei Litbang Kompas menggunakan metode pengumpulan data lewat wawancara tatap muka pada 22 Februari-5 Maret 2019 terhadap 2.000 responden. Responden dipilih secara acak sederhana dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error penelitian ini sebesar +/- 2,2 persen dengan kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Catatan redaksi:
Survei ini sudah tayang pada Harian Kompas, Jumat, 22 Maret 2019 dengan judul "Cawapres Ikut Menentukan".

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X