Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: Ma'ruf Disukai karena Agama, Sandiaga karena Pendidikan dan Usia Muda

Kompas.com - 22/03/2019, 07:56 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan keberadaan calon wakil presiden turut berperan menambah elektabilitas kedua pasangan calon yang berkontestasi di pemilihan presiden 2019.

Kedua cawapres, yakni Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno, memiliki kelebihan masing-masing yang membuat keduanya disukai oleh pemilih.

Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin mendapat penilaian positif dari 54 persen responden karena latar belakang keagamaannya. Selain itu responden juga menyukai Ketua Majelis Ulama Indonesia itu karena latar belakang pendidikan (8,6 persen) dan kemampuan berkomunikasi (8,4 persen).

Sementara tiga faktor utama yang jadi alasan kesukaan kepada cawapres 02 Sandiaga Uno adalah latar belakang pendidikan (21,7 persen), usia tergolong muda (18,2 persen), dan kemampuannya dalam berkomunikasi (17,1 persen).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Sandiaga Kuasai Pemilih Milenial, Maruf Berjaya di Kelompok Tua

Kendati demikian, jumlah masyarakat yang memilih karena faktor cawapres masih kecil jumlahnya. Sebanyak 71,9 persen menyatakan memilih karena sosok capres. Sementara alasan karena sosok cawapres hanya dinyatakan 9,5 persen responden.

Oleh karena itu, Gianie menilai peran cawapres masih bisa dioptimalkan untuk menggaet masyarakat yang belum menentukan pilihan. Waktu kampanye yang tersisa kurang dari satu bulan, masih bisa dimanfaatkan kedua cawapres untuk menaikkan elektabilitas.

Sandi masih bisa menjangkau daerah yang belum menjadi basis kekuatan mereka. Sementara Ma'ruf Amin berpeluang mengembangkan jangkauan di kalangan yang lebih luas selain ranah pesantren dan agama.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Sandiaga Lebih Berperan Tingkatkan Elektabilitas daripada Maruf

"Kerja keras keduanya masih perlu dioptimalkan untuk memengaruhi elektabilitas. Bagi Sandi, kerja safari politik yang dilakukannya tentu bertujuan untuk menaikkan elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi. Adapun bagi Amin, kerja politiknya pun diharapkan untuk meredam penurunan elektabilitas pasangan Jokowi-Amin," ulas Gianie.

Survei Litbang Kompas menggunakan metode pengumpulan data lewat wawancara tatap muka pada 22 Februari-5 Maret 2019 terhadap 2.000 responden. Responden dipilih secara acak sederhana dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error penelitian ini sebesar +/- 2,2 persen dengan kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Catatan redaksi:
Survei ini sudah tayang pada Harian Kompas, Jumat, 22 Maret 2019 dengan judul "Cawapres Ikut Menentukan".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com