Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Gagasan Kedua Cawapres Atasi Pengangguran Menarik, tetapi Belum Substantif

Kompas.com - 18/03/2019, 08:32 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin, dan cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, dinilai menarik saat keduanya membahas tentang ketenagakerjaan pada debat ketiga Pilpres 2019, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam.

Hal itu dikatakan Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, kepada Kompas.com, Senin (18/3/2019).

"Yang menarik adalah perbedaan program ketenagakerjaan dari kedua cawapres, yakni program kartu pra kerja yang disampaikan Ma'ruf dan program Rumah Siap Kerja dari Sandiaga," ujar Ubedilah.

Baca juga: Di Debat Ketiga, Maruf Amin Pamerkan 3 Kartu Program Baru

Saat debat ketiga, Ma'ruf memamerkan tiga kartu yang akan nenjadi program andalannya bersama capres Joko Widodo.

Tiga kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Prakerja.

Sementara itu, Sandiaga menggagas Rumah Siap Kerja yang akan didirikan hingga di tingkat kecamatan atau desa.

Ia meyakini program itu efektif untuk mengurangi pengangguran, khususnya bagi angkatan muda.

Baca juga: Sandiaga Bakal Bentuk Rumah Siap Kerja di Seluruh Kecamatan dan Desa

Namun, menurut Ubedilah, perdebatan pada solusi ketenagakerjaan tersebut tidak substantif.

Padahal, kedua program yang dilontarkan kedua cawapres bisa diperdebatkan lebih mendalam terkait banyaknya pengangguran lulusan SMK di Indonesia.

"Program kartu pra kerja yang disampaikan terlihat berdampak membebani APBN, sementara Rumah Siap Kerja terkesan lebih produktif namun mirip Balai Latihan Kerja yang diperbaharui dan dikembangkan. Sayangnya perdebatan substantif ini tidak terjadi," kata Ubedilah.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Cek Fakta Debat III Pilpres 2019 Mengenai Angka Pengangguran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com