Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Perpanjang Masa Jabatan Anggota Dewan Pers

Kompas.com - 14/03/2019, 11:15 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Pers periode 2016-2019. Masa jabatan mereka diperpanjang paling lama tiga bulan.

Perpanjangan masa jabatan tersebut melalui Keputusan Presiden No16/M Tahun 2019, tertanggal 12 Maret 2019.

Sedianya, masa jataban anggota Dewan Pers periode 2016-2019 berakhir pada 28 Februari 2019.

Dalam surat keputusan yang diterima Kompas.com, Kamis (14/3/2019), perpanjangan masa jabatan berlaku terhitung mulai 1 Maret 2019, untuk jangka waktu paling lama tiga bulan.

Sembilang anggota Dewan Pers periode 2016-2019 tersebut, yakni:

1. Hendry Chairudin Bangun (unsur wartawan)
2. Nezar Patria (unsur wartawan)
3. Ratna Komala (unsur wartawan)
4. Ahmad Djauhar (unsur pimpinan perusahaan pers)
5. Anthonius Jimmy Silalahi (unsur pimpinan pers)
6. Reza Dedi Utama (unsur pimpinan pers)
7. Imam Wahyudi (unsur tokoh masyarakat)
8. Sinyo Hary Sarundajang (unsur tokoh masyarakat)
9. Yosep Adi Prasetyo (unsur tokoh masyarakat)

Saat dikonfirmasi, anggota Dewan Pers Hendry Chairudin Bangun mengaku, tidak mengetahui alasan perpanjangan masa jabatan tersebut.

Menurut dia, pihaknya sebenarnya ingin ada keputusan presiden untuk pengangkatan kepengurusan periode 2019-2022 yang sudah dipilih.

"Alasannya belum tahu karena itu sebenarnya dari Setneg. Ya, mungkin karena ada kesibukan. Mestinya yang ditanya ke Setneg karena kami kan sebetulnya menunggu," ujar Hendy ketika dihubungi.

Hendry memastikan, perpanjangan masa jabatan tidak mengganggu kerja Dewan Pers dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya.

Hingga saat ini, kata Hendry, Dewan Pers masih terus menerima pengaduan dan beberapa proses mediasi masih terus berjalan.

"Kalau dari kami sebenarnya ingin langsung ada Keppres. Tapi yang penting ini kerja terus kan. Ini kan kami masih menerima pengaduan, proses media jalan terus. Tidak ada masalah," tutur dia.

Sebelumnya Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers telah memilih sembilan nama anggota Dewan Pers periode 2019-2022.

Pemilihan tersebut berlangsung dalam rapat pleno BPPA pada Kamis (29/11/2018), di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta.

Sembilan nama anggota Dewan Pers terpilih adalah Arif Zulkifli, Hendry Ch Bangun, dan Jamalul Insan yang mewakili unsur wartawan.

Ahmad Djauhar, Agung Darmajaya, dan Asep Setiawan yang mewakili unsur perusahaan pers.

Agus Sudibyo, Hassanein Rais, dan Mohammad Nuh yang mewakili unsur tokoh masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com