Jusuf Kalla: Hoaks Bisa Menurunkan Elektabilitas, Harus Diklarifikasi

Kompas.com - 12/03/2019, 18:30 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (20/12/2018)Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (20/12/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla menilai, hoaks yang menerpa Jokowi-Ma'ruf bisa menurunkan elektabilitas.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi pernyataan Jokowi terkait elektabilitasnya yang sempat turun lantaran diserang hoaks dan kampanye hitam.

"Berarti hoaks itu memang bisa memperlambat, atau menurunkan. Tapi harus dibalas juga, harus diklarifikasi," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Baca juga: Maruf Amin Sebut Suara di Sumut Beralih ke Jokowi Setelah Hoaks Diklarifkasi

Kendati demikian, Kalla mengatakan berdasarkan lembaga survei justru elektabilitas Jokowi-Ma'ruf semakin meningkat. Ia pun mengimbau kepada semua pihak agar tak menyebar hoaks hanya untuk mengejar kemenangan di Pilpres.

"Dan juga ada semua agar turut jangan menyebarkan hoaks juga," lanjut Kalla.

Sebelumnya Jokowi menyebut elektabilitasnya bersama Ma'ruf Amin di Jawa Barat sempat turun karena penyebaran hoaks dan fitnah.

Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan pengurus dan anggota Tim Kampanye Daerah (TKD) Sulawesi Tenggara di Kendari, Sabtu (2/3/2019).

"Di Provinsi Jawa Barat, saat itu, 1,5 bulan yang lalu, kami sudah menang 4 persen. Dulu kan (Pilpres 2014) kami kalah telak tuh, ini sudah menang 4 persen. Enggak ada hujan, enggak ada angin, tahu-tahu anjlok 8 persen," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Hoaks Sudah Door to Door, Lawan, Jangan Diam!

Jokowi mengatakan, timnya di Jawa Barat langsung menyelidiki apa yang menjadi penyebab penurunan elektabilitasnya.

Tim menemukan adanya upaya penyebaran hoaks dan fitnah kepada Jokowi-Ma'ruf.

"Kami cek. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Cek lagi ke rumah ke rumah, ke rumah. Apa yang muncul? Ternyata fitnah hoaks sudah masuk," kata Jokowi disambut sorak riuh para kader parpol pendukungnya.



Terkini Lainnya

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional

Close Ads X