Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Hoaks Bisa Menurunkan Elektabilitas, Harus Diklarifikasi

Kompas.com - 12/03/2019, 18:30 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla menilai, hoaks yang menerpa Jokowi-Ma'ruf bisa menurunkan elektabilitas.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi pernyataan Jokowi terkait elektabilitasnya yang sempat turun lantaran diserang hoaks dan kampanye hitam.

"Berarti hoaks itu memang bisa memperlambat, atau menurunkan. Tapi harus dibalas juga, harus diklarifikasi," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Baca juga: Maruf Amin Sebut Suara di Sumut Beralih ke Jokowi Setelah Hoaks Diklarifkasi

Kendati demikian, Kalla mengatakan berdasarkan lembaga survei justru elektabilitas Jokowi-Ma'ruf semakin meningkat. Ia pun mengimbau kepada semua pihak agar tak menyebar hoaks hanya untuk mengejar kemenangan di Pilpres.

"Dan juga ada semua agar turut jangan menyebarkan hoaks juga," lanjut Kalla.

Sebelumnya Jokowi menyebut elektabilitasnya bersama Ma'ruf Amin di Jawa Barat sempat turun karena penyebaran hoaks dan fitnah.

Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan pengurus dan anggota Tim Kampanye Daerah (TKD) Sulawesi Tenggara di Kendari, Sabtu (2/3/2019).

"Di Provinsi Jawa Barat, saat itu, 1,5 bulan yang lalu, kami sudah menang 4 persen. Dulu kan (Pilpres 2014) kami kalah telak tuh, ini sudah menang 4 persen. Enggak ada hujan, enggak ada angin, tahu-tahu anjlok 8 persen," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Hoaks Sudah Door to Door, Lawan, Jangan Diam!

Jokowi mengatakan, timnya di Jawa Barat langsung menyelidiki apa yang menjadi penyebab penurunan elektabilitasnya.

Tim menemukan adanya upaya penyebaran hoaks dan fitnah kepada Jokowi-Ma'ruf.

"Kami cek. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Cek lagi ke rumah ke rumah, ke rumah. Apa yang muncul? Ternyata fitnah hoaks sudah masuk," kata Jokowi disambut sorak riuh para kader parpol pendukungnya.

Kompas TV Partai Keadilan Sejahtera akhirnya mengakui bahwa wanita pelaku #kampanyehitam di Makassar, Sulawesi Selatan adalah simpatisannya. PKSakhirnya mengakui bahwa wanita pelaku kampanye hitam di #Makassar, Sulawesi Selatan adalah simpatisannya. Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopian menyebut ibu-ibu yang diduga melakukan kampanye hitam dalam video yang beredar di media sosial adalah #simpatisanPKS. PKS mengakui simpatisan terlibat langsung dalam proses kampanye. Namun PKS menegaskan baik kader maupun simpatisan dilarang melakukan kampanye hitam. Polisi terus melakukan pengejaran dan penyelidikan terhadap kasus beredarnya video kampanye hitam dengan melibatkan ibu-ibu yang menyebarkan hasutan bahwa bila Jokowi-Ma&rsquo;ruf terpilih, maka pelajaran agama dan pesantren akan dihapuskan. Selain mencari pelaku polisi juga tengah menyebar tim <em>cyber</em> untuk menelusuri sejauh mana penyebaran video kampanye hitam itu di media sosial.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com