Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/03/2019, 14:32 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Calon Presiden Joko Widodo mengajak kaum intelektual Tanah Air untuk memerangi kabar bohong alias hoaks dan fitnah yang belakangan marak terjadi.

"Sebagai kaum  intelektual, kita ini harus berani menyuarakan, yang benar bilang benar, yang  salah katakan salah," ujar Jokowi di depan 6.000-an pendukung yang memadati pelataran Monumen Perjuangan, Bandung, Minggu (10/3/2019).

Jokowi menegaskan, kaum intelektual di Indonesia sangat perlu memerangi hoaks dan sejenisnya.

Sebab, kabar hoaks saat ini tidak hanya berseliweran di media sosial, tetapi juga sudah mulai disebarkan dari rumah ke rumah (door to door). Kabar fitnah itu tentunya menyesatkan masyarakat.

"Yang namanya hoaks sekarang, bukan hanya lewat media sosial saja. Tapi juga door to door. Maka harus kita perangi, lawan, jangan diam," ujar Jokowi.

Baca juga: TKN: Sudah Keterlaluan Kampanye Hitam yang Diskreditkan Jokowi-Maruf

Ia mencontohkan dua isu hoaks yang belakangan menghantui masyarakat dari rumah ke rumah. Pertama, isu apabila Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang Pilpres 2019, maka suara azan akan dilarang.

Isu kedua, jika Jokowi-Ma'ruf menang, mata pelajaran agama bakal dihapuskan dari kurikulim pendidikan.

"Logikanya tidak masuk. Tapi ini perlu ya diketahui, 9 juta lebih masyarakat kita ini percaya akan itu. Kalau kita bersama tak melawan, bisa menjadi 15 juta, 20 juta, 25 juta," ujar Jokowi.

Sontak para pendukung Jokowi berteriak "lawan, lawan, lawan".

Baca juga: Jokowi : Saya Juga Enggak Ingin Dipuja-puji, Kalau Saya Salah Tinggal Bilang Saja...

Jokowi kemudian menimpali dengan setengah berteriak, "Jawabannya, lawan! Jangan diam sebagai intelektual. Karena ada proses demokrasi yang tidak betul".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Nasional
Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Nasional
PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

Nasional
Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Nasional
Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Nasional
Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Nasional
Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Nasional
Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Nasional
Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com