Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN: Kami Tak Pernah Minta Agum Gumelar Bicara soal Pemecatan Prabowo

Kompas.com - 12/03/2019, 16:59 WIB
Jessi Carina,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menegaskan, Agum Gumelar bukan bagian dari TKN.

Oleh karena itu, pernyataan Agum yang beredar lewat video soal pemecatan Prabowo Subianto sebagai anggota TNI bukan bagian dari strategi TKN.

"Pak Agum kan tidak merupakan bagian dari TKN. Jadi apa yang disampaikan ke Pak Agum sebagai mantan petinggi ABRI, TNI," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

"TKN tidak pernah meminta beliau untuk bicara seperti itu atau menyampaikan apapun yang sifatnya negatif terkait dengan Pak Prabowo, itu tidak ada sama sekali dari TKN," tambah dia.

Baca juga: BPN Tanggapi Video Pernyataan Agum Gumelar soal Pemecatan Prabowo

Namun bagi TKN Jokowi-Ma'ruf, pernyataan Agum dalam video tersebut bisa menjadi pertimbangan masyarakat untuk memilih pemimpin. Masyarakat bisa menimbang pilihannya dengan melihat rekam jejak calon pemimpin.

"Agar memilih pemimpinnya itu dengan melihat semuanya lah ya, dengan melihat rekam jejak juga," kata Arsul.

Meski tidak masuk dalam susunan TKN, Agum Gumelar pernah mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: TKN Klaim Jokowi-Maruf Unggul 22 Persen Dibanding Prabowo-Sandiaga

Agum membentuk kelompok relawan bernama Relawan Bravo Cijantung yang berisi anak-anak purnawirawan TNI.

Dalam video yang viral di media sosial, Agum kembali bercerita soal isu pemecatan Prabowo dari TNI.

Agum menjelaskan tentang dirinya yang pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Pada saat itu, DKP ini turut memeriksa dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Prabowo Subianto.

Baca juga: Prabowo: Sambutan Masyarakat Cianjur Luar Biasa, Ini Aroma Kemenangan Rakyat

Agum mengatakan DKP menyatakan Prabowo telah melakukan pelanggaran HAM berat dan memutuskan pemecatannya.

Salah satu anggota DKP lainnya saat itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang kini menjadi ketua umum Partai Demokrat yang mengusung Prabowo.

Sekretaris Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hanafi Rais mengatakan, isu pemecatan Prabowo bagaikan "hidangan basi" yang tidak perlu disuguhkan kembali.

"Kalau mau menyuguhkan hidangan pada masyarakat, berilah hidangan yang segar. Jangan yang basi, kalau yang basi nanti malah muntah," ujar Hanafi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Hanafi juga mengibaratkan isu ini bagaikan lagu lama yang diputar kembali. Menurut dia, isu ini seharusnya sudah selesai.

Apalagi, Prabowo juga pernah digandeng Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai cawapresnya pada Pemilu 2009.

"Kalau memang itu masalahnya, Pak Prabowo juga dulu pernah jadi cawapreanya Bu Megawati. Jadi sebenarnya sudah enggak ada masalah lagi soal itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com