Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menristek Dikti Pastikan Reorganisasi di LIPI Tak Pangkas Jumlah Pegawai

Kompas.com - 08/03/2019, 16:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menyatakan reorganisasi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tak akan memangkas jumlah pegawai.

Hal itu disampaikan Nasir usai membahas polemik tersebut bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (8/3/2019).

"Jangan khawatir. Mereka (yang tidak setuju) kan isunya pemberhentian pegawai. Kan tidak ada pemberhentian pegawai, tidak ada pemberhentian pegawai di LIPI. Dalam hal ini reorganisasi itu biasa di dalam suatu lembaga," ujar Nasir.

Baca juga: Temui Wapres, Menristek Dikti dan Kepala LIPI Bahas Polemik Reorganisasi Pegawai

"Mereka dalam hal ini dianggap sesuatu yang meresahkan, padahal enggak ada apa-apanya. Ke depan kami akan sinkronkan dengan target yang dicapai, apa yang akan dicapai dengan struktur yang baru. Apa yang akan dicapai LIPI di masa depan," lanjut dia.

Nasir mengatakan, reorganisasi di LIPI hanya meredistribusi pegawai dan menyederhanakan struktur sehingga semuanya berjalan secara efektif dan efisien.

Ia pun mengatakan, kebijakan reorganisasi tersebut untuk sementara waktu dihentikan. Rencananya kebijakan tersebut disosialisasikan terlebih dahulu tujuan dan teknisnya.

"Sementara berhenti dulu, supaya tidak gaduh. Nanti akan kami ajak bicara detailnya. Apa sih yang diinginkan mereka," ujar Nasir.

"Ada lima deputi akan kami undang. Kami akan bicarakan target capaian LIPI ke depan apa. Reorganisasi yang dilakukan seperti apa. Dampak ini apa yang terjadi," lanjut Nasir.

Sebelumnya rombongan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo dan anggota Komisi VII untuk mengadukan kebijakan Kepala LIPI yang baru Laksana Tri Handoko.

Mereka mengeluhkan kebijakan reorganisasi yang dilakukan Handoko di LIPI. Mereka yang datang mengadu bukan hanya peneliti biasa melainkan juga profesor-profesor seperti Syamsudin Haris, Asvi Warman Adam, dan Hanny Warsilah.

Baca juga: Kepala LIPI Sebut Banyak Peneliti Jadi Pegawai Administrasi

"Ada masalah di dalam kebijakan reorganisasi dan redistribusi di LIPI yang dilakukan oleh kepala LIPI. Masalah-masalah itu diantaranya adalah pembabatan sejumlah satuan kerja, pemecahan eselon II, penghapusan sejumlah eselon III kemudian rencana dirumahkannya ratusan staf pendukung jumlahnya 1.500," ujar Syamsudin Haris di Kompleks Parlemen, Rabu (30/1/2019).

Syamsudin mengatakan, mereka bukannya menolak reorganisasi, tetapi pegawai LIPI berharap hal itu dilakukan secara bertahap.

Akibat kebijakan ini, banyak pegawai yang kehilangan pekerjaannya. Syamsudin mengatakan kebijakan yang dilakukan tidak memperhatikan sisi kemanusiaan.

Kompas TV Sampah semakin hari dan tahun semakin bertumpuk dan belum terolah. Terlebih sampah plastik dan micro plastik terpapar di sungai dan laut dan bahkan kini sudah terdeteksi memasuki tubuh kita melalui konsumsi. Bagaimana agar kita Warga Negara Indonesia dan warga bumi bisa peduli dan bijak mengelola sampah terutama plastik? Kita kupas pagi ini bersama Nani Hendiarti, Asisten Deputi Pendayagunaan Iptek Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, kemudian M Reza Cordova, Peneliti LIPI Bidang Oseanografi dan David Christian, Founder Evoware.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com