Wapres Kalla: Kalau Ada yang Tuduh KPU Tak Netral, Kemukakan ke Bawaslu

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, sejauh ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikap netral selaku penyelenggara pemilu.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi munculnya tudingan bahwa KPU tidak netral dalam menyelenggarakan Pemilu 2019.

"Soal itu, saya yakin KPU tetap netral. Belum ada tanda-tanda saya lihat bahwa dia berpihak satu sama lain. Selama ini justru KPU juga sangat tegas menghadapi masalah-masalah itu," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Baca juga: Yakin Prabowo-Sandiaga Menang, BPN Bantah Delegitimasi KPU

"Bahwa kemudian ada yang menuduh, itu ya kalau memang dia bisa dibuktikan tidak netral, dikemukakan ke Bawaslu atau badan kehormatan (DKPP) aja," ujar Kalla lagi.

Ia pun meyakini masyarakat lebih memercayai KPU daripada tudingan ketidaknetralan tersebut. Ia juga meyakini masyarakat tetap akan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos.

"Ya masyarakat saya yakin dia akan percaya KPU. Kalau dia tidak percaya KPU dia tidak akan ke TPS," lanjut dia.

Baca juga: Tanggapi Isu Delegitimasi Penyelenggara Pemilu, TKN Anggap KPU Profesional

Sebelumnya, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais berjanji akan mengaudit forensik IT KPU pada awal April mendatang.

Amien akan datang ditemani pasukan IT Prabowo-Sandi untuk meminta audit forensik tersebut ke KPU.

"Saya peringatkan awal April tim adil makmur akan datang dengan full force IT nya. Kita akan meminta audit forensik audit terakhir," kata Amien di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat, (1/3/2019).

Baca juga: TKN Sebut Upaya Deligitimasi KPU Muncul karena Rendahnya Elektabilitas Prabowo

Menurut Amien, KPU harus bersedia diaudit. Apabila tidak, maka KPU memang berniat curang memanipulasi sistem IT-nya.

"Kalau enggak mau berarti memang ada niat curang ya. Saya belum bisa mengatakan ada curang atau tidak sekalipun gejala-gejala itu sudah kelewatan, terang benderang. Tapi kita masih husnuzon, kita masih ada agak baik sangka," katanya.

Amien mengatakan, pihaknya mensinyalir adanya kecurangan karena ada 31 juta DPT ganda. Selain itu adanya temuan KTP yang berceceran di sejumlah tempat.

"Sudah ada 31 juta (DPT ganda) disisir ternyata semua bodong. Kemudian ratusan ribu e-KTP, ada yang dibuang ke sawah ke sungai ke tong sampah dan berceceran di jalan. ini apa-apaan," kata dia.