TKN Sebut Upaya Deligitimasi KPU Muncul karena Rendahnya Elektabilitas Prabowo

Kompas.com - 04/03/2019, 19:22 WIB
Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto KOMPAS.com/IhsanuddinSekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menilai upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) muncul lantaran rendahnya elektabilitas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Ketika seluruh lembaga survei sudah menyatakan bahwa ini sudah nyaris flat antara elektoral Pak Jokowi-KH Ma'ruf Amin dan Pak Prabowo-Sandi, di mana Pak Prabowo-Sandi rata-rata 29 persen, kemudian Pak Jokowi berkisar antara 55-58 persen," kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (4/3/2019).

"Maka ini yang mereka lakukan kan sebagaimana 2014 yang lalu," lanjut Hasto.

Hasto menambahkan ada kecenderungan kubu Prabowo-Sandiaga menilai kelebihan yang diperoleh pasangan Jokowi-Ma'ruf sebagai kecurangan.

Baca juga: Orasi di Hadapan Massa Aksi Damai, Amien Rais Minta KPU Jujur

Ia pun meminta kubu Prabowo-Sandiaga menyampaikan dugaan kecurangan melalui mekanisme yang sudah disediakan.

Sekjen PDI-P itu menilai beberapa permasalahan seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa diselesaikan dengan melibatkan KPU.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, kata Hasto, sudah ada mekanisme melalui partai politik pengusung mereka di DPR melalui rapat kerja bersama KPU atau melalui pihak penghubung (Liaison Officer) kepada KPU langsung.

"Jadi kenapa harus disampaikan di jalan-jalan. Ya kalau tidak ada sebuah kegiatan politik untuk mendelegitimasi itu. Karena itulah kami mengimbau kalau ada persoalan-persoalan, mekanisme yang kita sepakati adalah sampaikan melalui fungsi pengawasan di DPR," unar Hasto.

"Atau sampaikan melalui LO dari setiap partai, dari setiap pasangan calon langsung kepada KPU. Ini yang akan menunjukan peningkatan kualitas demokrasi kita itu," lanjut dia.

Baca juga: Hidayat Bilang Legitimasi KPU Dipertanyakan jika Tak Penuhi Desakan Amien Rais

Adapun pekan lalu massa dari Forum Umat Islam (FUI) melakukan aksi demai di depan kantor KPU. Massa FUI menuntut KPU bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaksanakan tugas dengan menyelenggarakan pemilu secara bersih dan tidak curang.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Nasional
Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.