Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Targetkan Raih 15 Persen Suara, Demokrat Tak Ingin Pesimis

Kompas.com - 02/03/2019, 16:03 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menargetkan mendulang suara hingga 15 persen di pemilu legislatif 2019.

Menurut Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), partainya tidak ingin pesmis, tetapi juga tetap realistis.

"Kami menentukan target awal dulu, kan setiap bulan harus di-review supaya kita tidak terlalu mengawang-ngawang, tapi juga tidak pesimisitk. Dan hari ini kami berharap bahwa kendati di awal optimistis, ambisisus, kami mencoba kalau bisa menuju ke 15 persen," kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2019).

Baca juga: Dibantu Ibas, AHY Ambil Alih Komando Pemenangan Partai Demokrat

Menurut AHY, pihaknya tidak ingin menurunkan target dari Pileg 2014. Ia berharap, paling tidak partainya dapat meraup suara sama seperti pemilu sebelumnya, yaitu 10,19 persen.

Tetapi, akan lebih baik lagi juga perolehan suara tahun ini bisa terdongkrak.

Untuk mencapai target tersebut, kata AHY, Demokrat terus melakukan kampanye ke daerah-daerah. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga terus mengukur elektabilitas mereka melalui berbagai survei.

Baca juga: Sekjen Demokrat Sebut AHY Gantikan SBY sebagai Ikon Kampanye

"Kami selalu mengukurnya dengan survei dan survei, walaupun tidak semua kami jadikan sebagai referensi, karena kami juga terus melakukan survei internal," ujar dia.

Kompas TV Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono berpidato politik pasca ditunjuk oleh Ketua Umum Partai Demokrat, SBY sebagai penanggung jawab pemenangan Pemilu 2019 partai Demokrat. Dalam pidatonya AHY menyampaikan rekomendasi Partai Demokrat kepada presiden terpilih di Pilpres 2019. Partai Demokrat menilai presiden terpilih nanti harus mampu memperbaiki kondisi perekonomian yang dinilai Demokrat tengah sulit dan juga memperluas lapangan kerja. Demokrat juga meminta kepada presiden terpilih nanti untuk menjadikan hukum tidak tebang pilih tajam ke bawah tumpul ke atas. Selain rekomendasi Partai Demokrat untuk presiden terpilih, AHY juga menyampaikan pandangan Partai Demokrat tentang pilpres yang berbarengan dengan Pemilu Legislatif. Menurut AHY pemilu serentak akan menggerus jumlah parpol dan Indonesia lebih cocok dengan sistem multi partai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com