Ma'ruf Amin Optimistis Tren Elektabilitasnya di Jabar Terus Naik

Kompas.com - 01/03/2019, 14:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin menilai, tren elektabilitasnya bersama calon presiden petahana Joko Widodo terus merangkak naik di Provinsi Jawa Barat.

Ia optimistis pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang, mayoritas suara pemilih Jawa Barat diberikan untuk Jokowi-Ma'ruf.

"Saya kok optimistis ya melihat trennya itu terus naik. Tren di Jawa Barat terus naik," kata Kiai Ma'ruf di sela kegiatannya di Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (1/3/2019), sebagaimana dikutip dari siaran pers.

Ma'ruf menyinggung perolehan suara Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014 yang berada di bawah Prabowo-Hatta Rajasa.

Baca juga: Maruf Amin: Saya Selalu Sehat, Bisa Berjalan Lima Hari Non-Stop

Menurut dia, hal itu karena masyarakat di Jawa Barat terpengaruh oleh berita hoaks dan fitnah. 

Saat ini, kata Ma'ruf, dengan klarifikasi yang telah disampaikannya bersama Jokowi, masyarakat menjadi tercerahkan.

"Sebab bagaimanapun masyarakat itu kalau diberi pencerahan, dia dapat memahami. Karena itu saya sangat optimistis," ujar Ma'ruf.

Pada Pilpres 2014, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla meraih 9.530.315 suara di Jawa Barat (40,22 persen). Sementara, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 14.167.381 suara (59, 78 persen).

Selama 5 hari terakhir, Ma'ruf melakukan safari politik di Jabar.

Baca juga: Survei Cyrus: Kalau Merakyat Pilih Jokowi-Maruf, kalau Tegas dan Berani Pilih Prabowo-Sandi

Dimulai dari Cirebon, Ma'ruf kemudian menyusuri Kuningan, Banjar, Pangandaran, Ciamis dan Majenang. Ma'ruf mengakhiri safari politiknya di Cilacap, Jawa Tengah.

Ma'ruf menyebutkan, selain untuk mendongkrak elektabilitas dan mempertahankan suara yang sudah loyal, safari politiknya ini bertujuan menjaga akar rumput tidak terprovokasi atas isu-isu miring.

"Tentu saja kami tidak ingin apa yang sudah ada di tangan, kemudian diambil orang. Apalagi, caranya dengan cara hoaks. Ini yang ingin kami hilangkan," ujar Ma'ruf.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mabes Polri Lakukan Koordinasi dengan Interpol Swiss Terkait Hilangnya Anak Ridwan Kamil

Mabes Polri Lakukan Koordinasi dengan Interpol Swiss Terkait Hilangnya Anak Ridwan Kamil

Nasional
KPK Panggil 2 Ajudan Bupati Bogor Ade Yasin untuk Dalami Kasus Suap Auditor BPK

KPK Panggil 2 Ajudan Bupati Bogor Ade Yasin untuk Dalami Kasus Suap Auditor BPK

Nasional
Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

Nasional
MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

Nasional
KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

Nasional
Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Nasional
Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Nasional
Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Nasional
Stop Penganiayaan Anak

Stop Penganiayaan Anak

Nasional
RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

Nasional
Penerapan Hukum yang Hidup pada RKUHP Dinilai Dapat Memunculkan Tindakan Kriminalisasi

Penerapan Hukum yang Hidup pada RKUHP Dinilai Dapat Memunculkan Tindakan Kriminalisasi

Nasional
Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

Nasional
Deja Vu Dwifungsi ABRI dan Droping Pejabat dari Jakarta

Deja Vu Dwifungsi ABRI dan Droping Pejabat dari Jakarta

Nasional
Usai Menikah, Ketua MK dan Adik Jokowi Langsung Dapat E-KTP Baru

Usai Menikah, Ketua MK dan Adik Jokowi Langsung Dapat E-KTP Baru

Nasional
Gaji Kecil Bikin Ratusan CPNS Mundur, Kini Mereka Dihantui Sanksi 'Blacklist' dan Denda hingga Ratusan Juta

Gaji Kecil Bikin Ratusan CPNS Mundur, Kini Mereka Dihantui Sanksi "Blacklist" dan Denda hingga Ratusan Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.