Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Demokrat Bantah AHY Ambil Alih Kepemimpinan Partai

Kompas.com - 28/02/2019, 19:19 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengambil alih kepemimpinan partai.

Hal itu disampaikan Hinca menanggapi beredarnya rumor AHY bakal menggantikan kepemimpinan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini tengah mendampingi istrinya yang sakit, Ani Yudhoyono.

Baca juga: SBY Instruksikan AHY Pimpin Kampanye Pemenangan Demokrat

Ia mengatakan pergantian kepemimpinan di Demokrat mengharuskan adanya kongres partai. Sementara itu, kata Hinca, Kongres Partai Demokrat baru akan diselenggarakan pada tahun 2020.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).

"Pertama tidak ada dan tidak relevan (pergantian ketua umum). Kami taat asas dan taat konstitusi. Kongres baru diselenggarakan 2020. Kami fokus dulu 2019 menyelesaikan pemilu," ujar Hinca di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Ia menegaskan, penunjukan AHY sebagai pimpinan kampanye pemenangan Demokrat di Pemilu 2019 bukan upaya untuk menjadikannya sebagai pimpinan partai.

Baca juga: Ani Yudhoyono Sakit, Fadli Zon Maklumi SBY Belum Bisa Kampanyekan Prabowo

Sebab, kata Hinca, penunjukan tersebut sekadar untuk menjalankan tugas kepartaian dalam memenangkan Demokrat di Pemilu 2019.

Selain itu, kata dia, tugas memimpin partai secara harian dipimpin oleh dirinya selaku sekjen selama SBY mendampingi Ani Yudhoyono.

"Apa yang kami kerjakan sebenarnya kerja hari-hari saja. Memfokuskan saja sampai selesai pemilu, pencoblosan 17 April, sampai penetapan 22 Mei," lanjut Hinca.

Kompas TV Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi memaklumi absennya Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyonodalam mendukung kampanye untuk Prabowo-Sandi. BPN menilai, absennya SBY tidak akan menurunkan kepedulian SBY, dalam mendukung Prabowo-Sandi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN Prabowo-Sandiaga, Hidayat Nur Wahid.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com