Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Sebut Program 3 Kartu Baru Lahir dari Kebiasaan Blusukan Jokowi

Kompas.com - 27/02/2019, 18:38 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, program kartu baru Presiden Joko Widodo lahir dari kebiasaan blusukan Jokowi. Dari blusukan itu, kata Hasto, Jokowi bisa mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Blusukan Pak Jokowi menjadi jembatan terbaik bagi hadirnya program kerakyatan. Dengan demikian seluruh kartu program unggulan tersebut hasil dari dambaan rakyat yang dijawab dengan baik oleh Presiden Jokowi," ujar Hasto melalui keterangan tertulis, Rabu (27/2/2019).

Kartu baru yang dimaksud adalah Kartu Indonesia Pintar-Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra-kerja. Hasto mengatakan, program tiga kartu trsebut merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Sembako, pendidikan hingga kuliah, kesehatan, kesejahteraan ibu-ibu rumah tangga, stabilitas harga pangan melalui kartu sembago, hingga pekerjaan yang layak, dijamin oleh Jokowi dan negara benar-benar hadir," kata Hasto.

Baca juga: Wapres Kalla Sebut Anggaran 3 Kartu Baru Jokowi Bersumber dari Bansos

Menurut Hasto, program Jokowi ini berbeda dengan yang ditawarkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hasto mengatakan program Prabowo-Sandiaga hanya retorika.

Menurut dia hal ini karena program tersebut tidak dibuat atas dasar aspirasi masyarakat.

"Program Prabowo-Sandi juga tidak terlepas dari tim kampanyenya. Sosok seperti Amien Rais, Fadli Zon, Neno Warisman, Sudirman Said, Tommy Suharto, Ratna Sarumpaet dan lain yang merupakan die-hard Prabowo, praktis tidak memiliki pengalaman sekomplit Pak Jokowi," kata Hasto.

Kompas TV Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat. Acara ini akan membahas masalah sosial yang tengah terjadi di masyarakat. Acara akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. PBNU menegaskan acara ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2019, karena sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PBNU, Munas, dan Konbes digelar dua kali dalam satu periode lima tahun kepemimpinan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com