Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tidak Seharusnya Kita Berkonflik Hanya gara-gara Berita Bohong"

Kompas.com - 25/02/2019, 20:26 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) Septiaji Nugroho berharap elite politik hingga masyarakat tak mudah memanfaatkan atau bahkan terpengaruh berita bohong serta ujaran kebencian.

"Harus bisa mengutamakan masa depan anak cucu-kiita, tidak seharusnya kita berkonflik hanya gara-gara berita bohong," kata Septiaji kepada Kompas.com, Senin (25/2/2019).

Hal itu menyikapi video viral yang memuat dua perempuan tengah berbicara kepada salah seorang penghuni rumah dalam bahasa Sunda. Diduga hal itu untuk memengaruhi warga agar tidak memilih Joko Widodo pada Pilpres mendatang.

Menurut dia, konten seperti itu bisa membuat orang-orang cenderung mengabaikan perdebatan isu yang substansial di Pemilu 2019.

Baca juga: Elite Politik Diminta Tak Abai terhadap Hoaks dan Ujaran Kebencian

"Ini kan mengabaikan isu lain yang jauh lebih penting, informasi birokrasi, transparansi, isu lingkungan itu kalah jadinya. Enggak kita bahas gara-gara ribut masalah seperti ini," kata Septiaji.

Ia mengingatkan, informasi bohong atau ujaran kebencian yang memuat unsur ketakutan bisa memperburuk kualitas Pemilu 2019.

"Itu kan membuat situasi politik semakin keruh dan akhirnya juga kualitas pemilu kita bisa terdegradasi gara-gara ketika katakanlah menggunakan isu yang sama sekali tidak benar," paparnya.

Ia melihat ada kesan saling mengabaikan ketika hoaks atau ujaran kebencian ditujukan ke lawan politik. Sehingga elite hanya fokus melawan serangan terhadap calon yang diusungnya saja.

Ia mengingatkan, hoaks dan ujaran kebencian harus dihadapi bersama, tanpa memandang kepada siapa hoaks dan ujaran kebencian itu dituju. Sebab, kata dia, masyarakat seringkali gemar menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian karena didiamkan oleh elite politik.

Masyarakat, terkadang merasa apa yang disebarkannya merupakan hal benar.

"Mereka (masyarakat) itu sebenarnya juga menjadi korban karena perilaku katakanlah elite politik kita yang cenderung abai dengan penyebaran hoaks yang merugikan lawan politiknya," ujarnya.

Septiaji menuturkan, seluruh pihak punya tanggung jawab bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada standar nilai, norma, dan etika yang harus dipegang.

Baca juga: Jelang Pemilu 2019, Masyarakat Minta Bawaslu Tindak Tegas Penyebar Berita Bohong

"Kita punya kewajiban untuk menghentikan informasi bohong dari mana pun, entah itu kawan kita atau lawan kita dan tidak peduli (memandang) siapapun yang sudah diserang. Karena kebohongan itu adalah musuh dari kebudayaan kita," kata dia.

Sebelumnya, polisi telah mengamankan pengunggah video tersebut, Minggu (24/2/2019). Dalam video itu, diduga untuk memengaruhi warga agar tidak memilih Joko Widodo pada Pilpres mendatang.

Menurut perempuan di video itu, jika Jokowi terpilih maka suara azan tak akan pernah terdengar lagi. 

"Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tiung. Awewe jeung awewe meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin (Tidak ada lagi suara azan, tidak ada lagi yang make kerudung. Perempuan sama perempuan boleh menikah, laki-laki sama laki-laki boleh menikah," kata wanita dalam video tersebut.

Kompas TV Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menilai ada gerakan ingin mengacaukan pemilu yang akan berlangsung 17 April mendatang. Setelah mengikuti acara dialog kebangsaan di Yogyakarta, Mahfud MD mengatakan,ada sekelompok orang yang terus memproduksi dan mengorganisasi berita bohong atau hoaks. Menurut Mahfud,salah satu tujuan kelompok ini untuk menurunkan kepercayaan masyarakat kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Mahfud mengatakan masyarakat harus melawan hoaks untuk menyelamatkan NKRI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com