Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Tantang Jokowi Terbitkan Perppu Ambil Alih Konsesi Lahan Pengusaha

Kompas.com - 25/02/2019, 18:24 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menantang Presiden Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengambil alih konsesi lahan yang kini dikuasai para pengusaha, termasuk dari calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Fahri mengatakan, Prabowo sudah secara terbuka menyatakan bersedia lahannya dikembalikan untuk negara. Namun, agar memenuhi rasa keadilan, maka pengambilalihan lahan harus diberlakukan kepada seluruh pengusaha dan korporasi besar.

Untuk itu, harus ada payung hukum untuk pengambilalihan lahan hak guna usaha berupa Perppu.

"Mumpung  pak Prabowo juga sudah setuju kembalikan lahan, pak Jokowi tinggal teken Perppu-nya," kata Fahri saat dihubungi, Senin (25/2/2019).

Baca juga: Tanggapi Pidato Jokowi, Gerindra Sebut Lahan HGU Prabowo Hidupi Rakyat Kecil

 

Fahri menilai, perppu ini apabila diterbitkan oleh Jokowi, maka bisa menjadi terobosan dalam hal reformasi agraria.

Ia menilai, cara ini jauh lebih konkret dibandingkan langkah Jokowi membagi-bagikan sertifikat lahan ke masyarakat.

"Bagi-bagi sertifikat itu tugas pelayanan administratif lurah. Sudah ada sejak zaman Belanda. Sementara Reformasi Agraria adalah keputusan politik presiden melalui Perppu," ucap Fahri.

Baca juga: Soal Menagih Pengembalian Konsesi Lahan ke Negara, Siapa yang Disasar Jokowi?

Fahri meyakini jika Perppu ini diterbitkan, maka akan mendapat restu dari DPR. Apalagi saat ini mayoritas kursi di parlemen adalah milik pendukung Jokowi.

"Jadi kalau pak Jokowi bikin Perppu HGU untuk ambil alih seluruh HGU yang ada di Indonesia, inilah waktunya," kata dia.

Dalam Pidato Kebangsaan di Sentul Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019) malam, Jokowi menyatakan bahwa ia menunggu apabila ada pengusaha besar yang mengembalikan konsesi lahannya kepada negara.

Baca juga: Tim Prabowo: Jokowi Sindir Pendukungnya Sendiri soal Pengembalian Konsesi Lahan

Awalnya, Jokowi menyinggung program perhutanan sosial yang telah dikerjakan pemerintahannya selama 4,5 tahun terakhir.

"Kita bagikan konsesi lahan untuk rakyat yang hidup di sekitar hutan. Sudah kita bagikan 2,6 juta hektar konsesi dari 12,7 juta hektar yang memang telah dipersiapkan," ujar Jokowi.

"Sekali lagi ini konsesi lahan untuk rakyat kecil. Konsesi lahan untuk rakyat kecil," lanjut dia.

Baca juga: Cak Imin Sebut Pembagian Konsesi Lahan oleh Jokowi Lanjutkan Program Gus Dur

Oleh sebab itu, apabila ada pengusaha besar di Indonesia yang menyampaikan akan mengembalikan konsesi lahannya ke negara, Jokowi mengatakan, menunggu hal itu diwujudkan. 

"Jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan konsesinya kepada negara, saya tunggu, saya tunggu sekarang," ujar Jokowi.

Sebelumnya, saat debat pilpres putaran kedua, Jokowi juga sempat menyinggung soal Prabowo yang menguasai lahan di Aceh dan Kalimantan Timur dengan luas total 230.000 hektar.

Kompas TV MantanPanglima GAM, Fauzan Azima, mengklaim pernyataan Dahnil Anzar dan Cawapres Nomor Urut 02, Sandiaga Uno, tentang lahan Prabowo Subianto dikuasai eks GAM adalah kabar bohong.<br /> <br /> Fauzan Azima meyakini tak ada kombatan GAM yang menguasai lahan milik Prabowo di Aceh sejak perdamaian antara pemerintah Indonesia dan GAM. Lahan milik Prabowo tak bisa disentuh karena mendapat konsesi selama 35 tahun, terhitung sejak tahun 2006.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com