Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/02/2019, 11:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa lahan yang dikuasai calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur dengan luas 230.000 hektar merupakan lahan produktif.

Pemanfaatan lahan itu, kata dia, turut membantu ekonomi masyarakat setempat.

Oleh karena itu, ia menilai tidak ada alasan bagi Prabowo untuk menyerahkan tanah dengan status Hak Guna Usaha itu kepada negara.

Riza menilai, tidak ada alasan negara mengambil alih izin lahan yang dikuasai Prabowo dengan cara yang legal tersebut.

Baca juga: Pidato Kebangsaan Jokowi di Sentul: Jika Ada yang Mau Mengembalikan Konsesi Lahan ke Negara, Saya Tunggu Sekarang...

Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di kompleks parlemen, Kamis (20/12/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di kompleks parlemen, Kamis (20/12/2018).
Hal ini disampaikan Riza menanggapi pidato kebangsaan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo di Sentul yang menunggu pengusaha yang mau mengembalikan konsesi lahan kepada negara.

"Kan sudah disampaikan, Pak Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) sudah menyampaikan tanah itu produktif, negara tidak akan ambil alih. Yang diambil alih itu kalau tanahnya tidak produktif," kata Riza kepada Kompas.com, Senin (25/2/2019).

"Pak Dahlan Iskan (Mantan Menteri BUMN) juga menegaskan, Pak Prabowo itu memberi kesempatan kepada masyarakat adat ulayat yang tinggal di sekitar untuk bisa menggunakannya," tambah dia.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno ini, menambahkan, sekitar 40 persen dari lahan yang dikuasai oleh Prabowo di Aceh kini digunakan oleh perusahaan pelat merah PT Inhutani IV (Persero).

"Ada enggak orang seperti Pak Prabowo yang mau kerja sama dengan BUMN menyerahkan kepada BUMN? Kan enggak ada yang lain. Semakin terbukti, terbongkar kebaikan, jiwa nasionalis dan jiwa patriotiknya Pak Prabowo," ucap Riza.

Baca juga: Cak Imin Sebut Pembagian Konsesi Lahan oleh Jokowi Lanjutkan Program Gus Dur

 

Riza juga mengingatkan bahwa lahan yang dikuasai Prabowo didapatkan dengan membeli dengan cara yang legal dan sah.

Hal ini sebelumnya telah ditegaskan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Tanah itu dibayar cash oleh Pak Prabowo, dan tujuannya untuk bantu negara, ketimbang jatuh ke tangan asing," kata Riza.

Pidato Jokowi

Dalam Pidato Kebangsaan di Sentul Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019) malam, Jokowi menyatakan bahwa ia menunggu apabila ada pengusaha besar yang mengembalikan konsesi lahannya kepada negara.

Awalnya, Jokowi menyinggung program perhutanan sosial yang telah dikerjakan pemerintahannya selama 4,5 tahun terakhir.

Baca juga: Jokowi: Dalam 2 Tahun Kita Bagikan Konsesi Lahan 2,6 Juta Hektar

"Kita bagikan konsesi lahan untuk rakyat yang hidup di sekitar hutan. Sudah kita bagikan 2,6 juta hektar konsesi dari 12,7 juta hektar yang memang telah dipersiapkan," ujar Jokowi.

"Sekali lagi ini konsesi lahan untuk rakyat kecil. Konsesi lahan untuk rakyat kecil," lanjut dia.

Oleh sebab itu, apabila ada pengusaha besar di Indonesia yang menyampaikan akan mengembalikan konsesi lahannya ke negara, Jokowi menunggu hal itu diwujudkan.

"Jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan konsesinya kepada negara, saya tunggu, saya tunggu sekarang," ujar Jokowi.

Sebelumnya, saat debat pilpres putaran kedua, Jokowi juga sempat menyinggung soal Prabowo yang menguasai lahan di Aceh dan Kalimantan Timur. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Nasional
Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Nasional
Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Nasional
Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya 'Reshuffle', Ada Pemberitahuan

Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya "Reshuffle", Ada Pemberitahuan

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Nasional
Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Nasional
Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.