Tanggapi Pidato Jokowi, Gerindra Sebut Lahan HGU Prabowo Hidupi Rakyat Kecil

Kompas.com - 25/02/2019, 11:29 WIB
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyapa warga saat menghadiri silaturahim akbar dengan masyarakat Sumut di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (23/2/2019). Kunjungan Prabowo tersebut untuk memohon dukungan kepada masyarakat Sumut pada Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/wsj. SEPTIANDA PERDANACalon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyapa warga saat menghadiri silaturahim akbar dengan masyarakat Sumut di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (23/2/2019). Kunjungan Prabowo tersebut untuk memohon dukungan kepada masyarakat Sumut pada Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa lahan yang dikuasai calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur dengan luas 230.000 hektar merupakan lahan produktif.

Pemanfaatan lahan itu, kata dia, turut membantu ekonomi masyarakat setempat.

Oleh karena itu, ia menilai tidak ada alasan bagi Prabowo untuk menyerahkan tanah dengan status Hak Guna Usaha itu kepada negara.

Riza menilai, tidak ada alasan negara mengambil alih izin lahan yang dikuasai Prabowo dengan cara yang legal tersebut.

Baca juga: Pidato Kebangsaan Jokowi di Sentul: Jika Ada yang Mau Mengembalikan Konsesi Lahan ke Negara, Saya Tunggu Sekarang...

Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di kompleks parlemen, Kamis (20/12/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di kompleks parlemen, Kamis (20/12/2018).
Hal ini disampaikan Riza menanggapi pidato kebangsaan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo di Sentul yang menunggu pengusaha yang mau mengembalikan konsesi lahan kepada negara.

"Kan sudah disampaikan, Pak Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) sudah menyampaikan tanah itu produktif, negara tidak akan ambil alih. Yang diambil alih itu kalau tanahnya tidak produktif," kata Riza kepada Kompas.com, Senin (25/2/2019).

"Pak Dahlan Iskan (Mantan Menteri BUMN) juga menegaskan, Pak Prabowo itu memberi kesempatan kepada masyarakat adat ulayat yang tinggal di sekitar untuk bisa menggunakannya," tambah dia.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno ini, menambahkan, sekitar 40 persen dari lahan yang dikuasai oleh Prabowo di Aceh kini digunakan oleh perusahaan pelat merah PT Inhutani IV (Persero).

"Ada enggak orang seperti Pak Prabowo yang mau kerja sama dengan BUMN menyerahkan kepada BUMN? Kan enggak ada yang lain. Semakin terbukti, terbongkar kebaikan, jiwa nasionalis dan jiwa patriotiknya Pak Prabowo," ucap Riza.

Baca juga: Cak Imin Sebut Pembagian Konsesi Lahan oleh Jokowi Lanjutkan Program Gus Dur

 

Riza juga mengingatkan bahwa lahan yang dikuasai Prabowo didapatkan dengan membeli dengan cara yang legal dan sah.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Enam Mantan Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Dugaan Suap

KPK Periksa Enam Mantan Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Dugaan Suap

Nasional
Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Kawal Program Pemulihan Ekonomi

Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Kawal Program Pemulihan Ekonomi

Nasional
KJRI LA Minta WNI Tak Ikut Unjuk Rasa hingga Teken Petisi Kasus Floyd

KJRI LA Minta WNI Tak Ikut Unjuk Rasa hingga Teken Petisi Kasus Floyd

Nasional
Kasus Suap dan Gratifikasi Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Dua Saksi

Kasus Suap dan Gratifikasi Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Dua Saksi

Nasional
Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Nasional
Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Nasional
Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Nasional
WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

Nasional
ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

Nasional
UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X