Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Pidato Jokowi, Gerindra Sebut Lahan HGU Prabowo Hidupi Rakyat Kecil

Kompas.com - 25/02/2019, 11:29 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa lahan yang dikuasai calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur dengan luas 230.000 hektar merupakan lahan produktif.

Pemanfaatan lahan itu, kata dia, turut membantu ekonomi masyarakat setempat.

Oleh karena itu, ia menilai tidak ada alasan bagi Prabowo untuk menyerahkan tanah dengan status Hak Guna Usaha itu kepada negara.

Riza menilai, tidak ada alasan negara mengambil alih izin lahan yang dikuasai Prabowo dengan cara yang legal tersebut.

Baca juga: Pidato Kebangsaan Jokowi di Sentul: Jika Ada yang Mau Mengembalikan Konsesi Lahan ke Negara, Saya Tunggu Sekarang...

Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di kompleks parlemen, Kamis (20/12/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di kompleks parlemen, Kamis (20/12/2018).
Hal ini disampaikan Riza menanggapi pidato kebangsaan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo di Sentul yang menunggu pengusaha yang mau mengembalikan konsesi lahan kepada negara.

"Kan sudah disampaikan, Pak Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) sudah menyampaikan tanah itu produktif, negara tidak akan ambil alih. Yang diambil alih itu kalau tanahnya tidak produktif," kata Riza kepada Kompas.com, Senin (25/2/2019).

"Pak Dahlan Iskan (Mantan Menteri BUMN) juga menegaskan, Pak Prabowo itu memberi kesempatan kepada masyarakat adat ulayat yang tinggal di sekitar untuk bisa menggunakannya," tambah dia.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno ini, menambahkan, sekitar 40 persen dari lahan yang dikuasai oleh Prabowo di Aceh kini digunakan oleh perusahaan pelat merah PT Inhutani IV (Persero).

"Ada enggak orang seperti Pak Prabowo yang mau kerja sama dengan BUMN menyerahkan kepada BUMN? Kan enggak ada yang lain. Semakin terbukti, terbongkar kebaikan, jiwa nasionalis dan jiwa patriotiknya Pak Prabowo," ucap Riza.

Baca juga: Cak Imin Sebut Pembagian Konsesi Lahan oleh Jokowi Lanjutkan Program Gus Dur

 

Riza juga mengingatkan bahwa lahan yang dikuasai Prabowo didapatkan dengan membeli dengan cara yang legal dan sah.

Hal ini sebelumnya telah ditegaskan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Tanah itu dibayar cash oleh Pak Prabowo, dan tujuannya untuk bantu negara, ketimbang jatuh ke tangan asing," kata Riza.

Pidato Jokowi

Dalam Pidato Kebangsaan di Sentul Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019) malam, Jokowi menyatakan bahwa ia menunggu apabila ada pengusaha besar yang mengembalikan konsesi lahannya kepada negara.

Awalnya, Jokowi menyinggung program perhutanan sosial yang telah dikerjakan pemerintahannya selama 4,5 tahun terakhir.

Baca juga: Jokowi: Dalam 2 Tahun Kita Bagikan Konsesi Lahan 2,6 Juta Hektar

"Kita bagikan konsesi lahan untuk rakyat yang hidup di sekitar hutan. Sudah kita bagikan 2,6 juta hektar konsesi dari 12,7 juta hektar yang memang telah dipersiapkan," ujar Jokowi.

"Sekali lagi ini konsesi lahan untuk rakyat kecil. Konsesi lahan untuk rakyat kecil," lanjut dia.

Oleh sebab itu, apabila ada pengusaha besar di Indonesia yang menyampaikan akan mengembalikan konsesi lahannya ke negara, Jokowi menunggu hal itu diwujudkan.

"Jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan konsesinya kepada negara, saya tunggu, saya tunggu sekarang," ujar Jokowi.

Sebelumnya, saat debat pilpres putaran kedua, Jokowi juga sempat menyinggung soal Prabowo yang menguasai lahan di Aceh dan Kalimantan Timur. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com