Kompas.com - 25/02/2019, 15:04 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo tengah menyindir para pendukungnya sendiri saat menyinggung soal pengembalian konsesi lahan dalam pidato kebangsaannya di Sentul.

Sebab, Riza menyebut banyak pendukung capres petahana itu yang menguasai lahan dalam jumlah besar, seperti Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir, hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Teman-teman Pak Jokowi nyatanya lebih banyak menguasai konsesi lahan dalam jumlah besar. Jadi pidato itu berlaku untuk pendukungnya sendiri yang hadir di acara itu," kata Riza kepada Kompas.com, Senin (25/2/2019).

Baca juga: Pidato Kebangsaan Jokowi di Sentul: Jika Ada yang Mau Mengembalikan Konsesi Lahan ke Negara, Saya Tunggu Sekarang...

Riza menilai, langkah Jokowi yang sempat menyinggung soal lahan yang dikuasai calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto pada debat pilpres lalu justru membawa keuntungan tersendiri.

Langkah Jokowi itu membuat publik dan media mencari tahu lahan-lahan yang dikuasai pendukung Jokowi.

"Sekarang justru sudah terbongkar semuanya," kata Riza.

Baca juga: Istana: Jokowi Serius Selesaikan Ketimpangan Kepemilikan Lahan

Riza membandingkan lahan yang dikuasai para pendukung Jokowi dengan lahan hak guna usaha yang dikuasai Prabowo.

Riza mengatakan, sampai saat ini tak ada penjelasan atau klarifikasi dari pendukung Jokowi mengenai lahan yang mereka kuasai.

Sementara Prabowo sudah jelas menyatakan bahwa ia menguasai lahan di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur seluas 230.000 hektar agar lahan itu tak jatuh ke tangan asing.

Belakangan, penjelasan Prabowo ini dibenarkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kalla mengakui ia yang memberikan izin penjualan HGU lahan Prabowo di Kaltim saat ia menjabat wapres pada 2004.

Menurut Kalla, saat itu ada pula pengusaha Singapura yang tertarik membeli HGU lahan tersebut.

"Seperti yang dikatakan Wapres Kalla, tanah itu dibayar cash oleh Pak Prabowo dan tujuannya untuk bantu negara ketimbang jatuh ke tangan asing," kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno ini.

Riza menegaskan bahwa lahan yang dikuasai Prabowo sampai saat ini masih menjadi lahan produktif.

Ia mengklaim, lahan yang dijadikan tempat usaha itu telah membantu perekonomian masyarakat setempat. Bahkan, sebagian lahan di Aceh telah digunakan oleh perusahaan pelat merah PT Inhutani.

Baca juga: BPN: Pidato Jokowi Tiru Prabowo

"Pak Dahlan Iskan (mantan Menteri BUMN) juga menegaskan, Pak Prabowo itu memberi kesempatan kepada masyarakat adat ulayat yang tinggal di sekitar untuk bisa menggunakannya," katanya.

Dalam pidato kebangsaan di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019) malam, Jokowi menyatakan bahwa ia menunggu apabila ada pengusaha besar yang mengembalikan konsesi lahan kepada negara.

Awalnya, Jokowi menyinggung program perhutanan sosial yang telah dikerjakan pemerintahannya selama 4,5 tahun terakhir.

"Kita bagikan konsesi lahan untuk rakyat yang hidup di sekitar hutan. Sudah kita bagikan 2,6 juta hektar konsesi dari 12,7 juta hektar yang memang telah dipersiapkan," ujar Jokowi.

"Sekali lagi ini konsesi lahan untuk rakyat kecil. Konsesi lahan untuk rakyat kecil," ujarnya.

Oleh sebab itu, apabila ada pengusaha besar di Indonesia yang menyampaikan akan mengembalikan konsesi lahan ke negara, Jokowi mengatakan, menunggu hal itu diwujudkan. 

"Jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan konsesinya kepada negara, saya tunggu, saya tunggu sekarang," ujar Jokowi.

Kompas TV Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyampaikan pidato politiknya dalam acara konvensi rakyat di Sentul Bogor, Jawa Barat. Ribuan relawan pendukung Paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin pun memenuhi arena konvensi. Jokowi menyampaikan gagasannya terkait kemajuan Indonesia untuk lima tahun ke depan. Salah satu yang disampaikan Jokowi adalah keinginannya agar pengusaha kecil tidak mengalami kesulitan yang ia alami saat merintis usaha dulu.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PBNU Bakal Berikan Santunan Rp 5 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Stadion Kanjuruhan

PBNU Bakal Berikan Santunan Rp 5 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jubir: KPK Menyayangkan, Penyelidikan Formula E Diseret-seret untuk Kepentingan Politik

Jubir: KPK Menyayangkan, Penyelidikan Formula E Diseret-seret untuk Kepentingan Politik

Nasional
Anies Baswedan Tiba di Nasdem Tower Jelang Pengumuman Deklarasi Capres 2024

Anies Baswedan Tiba di Nasdem Tower Jelang Pengumuman Deklarasi Capres 2024

Nasional
Jokowi: Mungkin Sebentar Lagi Kita Nyatakan Pandemi Sudah Berakhir

Jokowi: Mungkin Sebentar Lagi Kita Nyatakan Pandemi Sudah Berakhir

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, MUI: Bentuk Tim Khusus Independen

Tragedi Stadion Kanjuruhan, MUI: Bentuk Tim Khusus Independen

Nasional
Empat Arahan Jokowi Usai Tragedi Kanjuruhan Malang, Investigasi Menyeluruh hingga Usut Tuntas

Empat Arahan Jokowi Usai Tragedi Kanjuruhan Malang, Investigasi Menyeluruh hingga Usut Tuntas

Nasional
KPK Bantah Firli Paksakan Anies Jadi Tersangka Kasus Formula E

KPK Bantah Firli Paksakan Anies Jadi Tersangka Kasus Formula E

Nasional
'Prank' KDRT Baim Wong, Dalih Lelucon Dinilai Tak Bisa Jadi Pembenaran

"Prank" KDRT Baim Wong, Dalih Lelucon Dinilai Tak Bisa Jadi Pembenaran

Nasional
KSP: Pemerintah Memastikan Tragedi Kanjuruhan Tidak Terulang

KSP: Pemerintah Memastikan Tragedi Kanjuruhan Tidak Terulang

Nasional
Polemik 'Prank' KDRT Baim Wong, Ini Ancaman Pidana Laporan Palsu

Polemik "Prank" KDRT Baim Wong, Ini Ancaman Pidana Laporan Palsu

Nasional
KPK Tegaskan Kasus Formula E Masih Tahap Penyelidikan

KPK Tegaskan Kasus Formula E Masih Tahap Penyelidikan

Nasional
Komnas Perempuan Kecam Tindakan Baim Wong yang Buat 'Prank' KDRT

Komnas Perempuan Kecam Tindakan Baim Wong yang Buat "Prank" KDRT

Nasional
Nasdem Deklarasi Nama Capres 2024 Hari Ini, Siapa yang Dipilih?

Nasdem Deklarasi Nama Capres 2024 Hari Ini, Siapa yang Dipilih?

Nasional
'Prank' KDRT Baim Wong Dinilai Tetap Melanggar Hukum meski Cuma Lelucon

"Prank" KDRT Baim Wong Dinilai Tetap Melanggar Hukum meski Cuma Lelucon

Nasional
Perkara Gas Air Mata Polisi di Stadion Kanjuruhan dan Larangan Penggunaannya

Perkara Gas Air Mata Polisi di Stadion Kanjuruhan dan Larangan Penggunaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.