Fahri Hamzah Tantang Jokowi Terbitkan Perppu Ambil Alih Konsesi Lahan Pengusaha

Kompas.com - 25/02/2019, 18:24 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat ditemui seusai Sidang Paripurna Masa Sidang I Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat ditemui seusai Sidang Paripurna Masa Sidang I Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menantang Presiden Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu) untuk mengambil alih konsesi lahan yang kini dikuasai para pengusaha, termasuk dari calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Fahri mengatakan, Prabowo sudah secara terbuka menyatakan bersedia lahannya dikembalikan untuk negara. Namun, agar memenuhi rasa keadilan, maka pengambilalihan lahan harus diberlakukan kepada seluruh pengusaha dan korporasi besar.

Untuk itu, harus ada payung hukum untuk pengambilalihan lahan hak guna usaha berupa Perppu.

"Mumpung  pak Prabowo juga sudah setuju kembalikan lahan, pak Jokowi tinggal teken Perppu-nya," kata Fahri saat dihubungi, Senin (25/2/2019).

Baca juga: Tanggapi Pidato Jokowi, Gerindra Sebut Lahan HGU Prabowo Hidupi Rakyat Kecil

 

Fahri menilai, perppu ini apabila diterbitkan oleh Jokowi, maka bisa menjadi terobosan dalam hal reformasi agraria.

Ia menilai, cara ini jauh lebih konkret dibandingkan langkah Jokowi membagi-bagikan sertifikat lahan ke masyarakat.

"Bagi-bagi sertifikat itu tugas pelayanan administratif lurah. Sudah ada sejak zaman Belanda. Sementara Reformasi Agraria adalah keputusan politik presiden melalui Perppu," ucap Fahri.

Baca juga: Soal Menagih Pengembalian Konsesi Lahan ke Negara, Siapa yang Disasar Jokowi?

Fahri meyakini jika Perppu ini diterbitkan, maka akan mendapat restu dari DPR. Apalagi saat ini mayoritas kursi di parlemen adalah milik pendukung Jokowi.

"Jadi kalau pak Jokowi bikin Perppu HGU untuk ambil alih seluruh HGU yang ada di Indonesia, inilah waktunya," kata dia.

Dalam Pidato Kebangsaan di Sentul Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019) malam, Jokowi menyatakan bahwa ia menunggu apabila ada pengusaha besar yang mengembalikan konsesi lahannya kepada negara.

Baca juga: Tim Prabowo: Jokowi Sindir Pendukungnya Sendiri soal Pengembalian Konsesi Lahan

Awalnya, Jokowi menyinggung program perhutanan sosial yang telah dikerjakan pemerintahannya selama 4,5 tahun terakhir.

"Kita bagikan konsesi lahan untuk rakyat yang hidup di sekitar hutan. Sudah kita bagikan 2,6 juta hektar konsesi dari 12,7 juta hektar yang memang telah dipersiapkan," ujar Jokowi.

"Sekali lagi ini konsesi lahan untuk rakyat kecil. Konsesi lahan untuk rakyat kecil," lanjut dia.

Baca juga: Cak Imin Sebut Pembagian Konsesi Lahan oleh Jokowi Lanjutkan Program Gus Dur

Oleh sebab itu, apabila ada pengusaha besar di Indonesia yang menyampaikan akan mengembalikan konsesi lahannya ke negara, Jokowi mengatakan, menunggu hal itu diwujudkan. 

"Jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan konsesinya kepada negara, saya tunggu, saya tunggu sekarang," ujar Jokowi.

Sebelumnya, saat debat pilpres putaran kedua, Jokowi juga sempat menyinggung soal Prabowo yang menguasai lahan di Aceh dan Kalimantan Timur dengan luas total 230.000 hektar.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X