Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Tantang Jokowi Terbitkan Perppu Ambil Alih Konsesi Lahan Pengusaha

Kompas.com - 25/02/2019, 18:24 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menantang Presiden Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengambil alih konsesi lahan yang kini dikuasai para pengusaha, termasuk dari calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Fahri mengatakan, Prabowo sudah secara terbuka menyatakan bersedia lahannya dikembalikan untuk negara. Namun, agar memenuhi rasa keadilan, maka pengambilalihan lahan harus diberlakukan kepada seluruh pengusaha dan korporasi besar.

Untuk itu, harus ada payung hukum untuk pengambilalihan lahan hak guna usaha berupa Perppu.

"Mumpung  pak Prabowo juga sudah setuju kembalikan lahan, pak Jokowi tinggal teken Perppu-nya," kata Fahri saat dihubungi, Senin (25/2/2019).

Baca juga: Tanggapi Pidato Jokowi, Gerindra Sebut Lahan HGU Prabowo Hidupi Rakyat Kecil

 

Fahri menilai, perppu ini apabila diterbitkan oleh Jokowi, maka bisa menjadi terobosan dalam hal reformasi agraria.

Ia menilai, cara ini jauh lebih konkret dibandingkan langkah Jokowi membagi-bagikan sertifikat lahan ke masyarakat.

"Bagi-bagi sertifikat itu tugas pelayanan administratif lurah. Sudah ada sejak zaman Belanda. Sementara Reformasi Agraria adalah keputusan politik presiden melalui Perppu," ucap Fahri.

Baca juga: Soal Menagih Pengembalian Konsesi Lahan ke Negara, Siapa yang Disasar Jokowi?

Fahri meyakini jika Perppu ini diterbitkan, maka akan mendapat restu dari DPR. Apalagi saat ini mayoritas kursi di parlemen adalah milik pendukung Jokowi.

"Jadi kalau pak Jokowi bikin Perppu HGU untuk ambil alih seluruh HGU yang ada di Indonesia, inilah waktunya," kata dia.

Dalam Pidato Kebangsaan di Sentul Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019) malam, Jokowi menyatakan bahwa ia menunggu apabila ada pengusaha besar yang mengembalikan konsesi lahannya kepada negara.

Baca juga: Tim Prabowo: Jokowi Sindir Pendukungnya Sendiri soal Pengembalian Konsesi Lahan

Awalnya, Jokowi menyinggung program perhutanan sosial yang telah dikerjakan pemerintahannya selama 4,5 tahun terakhir.

"Kita bagikan konsesi lahan untuk rakyat yang hidup di sekitar hutan. Sudah kita bagikan 2,6 juta hektar konsesi dari 12,7 juta hektar yang memang telah dipersiapkan," ujar Jokowi.

"Sekali lagi ini konsesi lahan untuk rakyat kecil. Konsesi lahan untuk rakyat kecil," lanjut dia.

Baca juga: Cak Imin Sebut Pembagian Konsesi Lahan oleh Jokowi Lanjutkan Program Gus Dur

Oleh sebab itu, apabila ada pengusaha besar di Indonesia yang menyampaikan akan mengembalikan konsesi lahannya ke negara, Jokowi mengatakan, menunggu hal itu diwujudkan. 

"Jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan konsesinya kepada negara, saya tunggu, saya tunggu sekarang," ujar Jokowi.

Sebelumnya, saat debat pilpres putaran kedua, Jokowi juga sempat menyinggung soal Prabowo yang menguasai lahan di Aceh dan Kalimantan Timur dengan luas total 230.000 hektar.

Kompas TV MantanPanglima GAM, Fauzan Azima, mengklaim pernyataan Dahnil Anzar dan Cawapres Nomor Urut 02, Sandiaga Uno, tentang lahan Prabowo Subianto dikuasai eks GAM adalah kabar bohong.<br /> <br /> Fauzan Azima meyakini tak ada kombatan GAM yang menguasai lahan milik Prabowo di Aceh sejak perdamaian antara pemerintah Indonesia dan GAM. Lahan milik Prabowo tak bisa disentuh karena mendapat konsesi selama 35 tahun, terhitung sejak tahun 2006.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com