Setelah Serang Prabowo soal Penguasaan Lahan, Jokowi Juga Harus Terbuka

Kompas.com - 21/02/2019, 22:36 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo (kiri) dan no urut 02, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo (kiri) dan no urut 02, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi menilai, capres nomor urut 01 Joko Widodo juga harus berani membuka kekayaannya.

Menurut dia, Jokowi juga harus transparan setelah mengungkapkan penguasaan lahan oleh capres nomor urut 02 Prabowo Subianto pada debat kedua Pemilihan Presiden 2019.

Hal itu disampaikan Jojo saat acara diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).

"Kalau dia (Jokowi) membuka harta kekayaan di kubu 02 maka itu juga harus berlaku sebaliknya untuk dirinya sendiri. Dia juga harus membuka aset harta kekayaannya secara keseluruhan," kata Jojo.


Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).
"Artinya publik juga mendesak dorongan untuk membuka aset kekayaan itu bukan hanya ditembakkan kepada 02, tapi juga kubu 01 harus berani menguliti dirinya sendiri," lanjut dia.

Baca juga: Polemik Serangan Jokowi soal Lahan Prabowo Dinilai Perlu Disudahi

Selain kedua capres, Jojo menilai, Tak hanya masing-masing capres, orang di sekeliling Jokowi juga didorong mengungkapkan harta kekayaannya.

Jojo berpendapat, jika hal itu dilakukan, segala anggapan bahwa Jokowi memanfaatkan posisinya sebagai petahana dapat terklarifikasi.

Menurut dia, dengan melakukan hal itu, Jokowi menunjukkan upaya membangun lingkungan sekitarnya yang bersih.

Pada akhirnya, buka-bukaan soal harta kekayaan itu akan menguntungkan Jokowi jika dilakukan dengan benar.

"Saya kira kalau Jokowi mau transparan itu tidak akan merugikan Jokowi, justru menguntungkan Jokowi juga," kata Jojo.

"Bahwa Jokowi punya good will ternyata untuk membuka ini setransparan mungkin. Jadi supaya publik tidak punya suatu kecurigaan bahwa Jokowi memanfaatkan posisinya sebagai presiden untuk menyerang kubu 02," lanjut dia.

Baca juga: Budiman Sebut Prabowo Part of The Problem dalam Isu Penguasaan Lahan

Sebelumnya, Prabowo disebut menguasai lahan seluas ratusan ribu hektar di Aceh dan Kalimantan Timur.

Pernyataan itu disampaikan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dalam debat kedua capres, Minggu (17/2/2019) malam.

Menurut Jokowi, Prabowo punya lahan di Kalimantan Timur seluas 220.000 hektar dan di Aceh Tengah seluas 120.000 hektar.

Data tersebut diakui Prabowo. Namun, ia mengaku hanya memiliki hak guna usaha (HGU). Sementara tanah tersebut milik negara.

"Itu benar, tapi itu HGU (hak guna usaha), itu milik negara. Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua," kata Prabowo.

Baca juga: Mengapa Prabowo Tidak Menyerang Balik Jokowi?



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Amnesty International: Negara Harus Lindungi Hak Masyarakat pada Aksi 22 Mei

Amnesty International: Negara Harus Lindungi Hak Masyarakat pada Aksi 22 Mei

Nasional
Rencana Prabowo Gugat Hasil Pilpres ke MK Dinilai Perlu Narasi Positif Elite Politik

Rencana Prabowo Gugat Hasil Pilpres ke MK Dinilai Perlu Narasi Positif Elite Politik

Nasional
Jokowi Yakin RI Terus Rukun dengan Berpegang pada Tuntunan Al Quran

Jokowi Yakin RI Terus Rukun dengan Berpegang pada Tuntunan Al Quran

Nasional
Polri: Kalau Ada Tembakan Peluru Tajam, Pasti Bukan dari Polisi dan TNI

Polri: Kalau Ada Tembakan Peluru Tajam, Pasti Bukan dari Polisi dan TNI

Nasional
2 Tersangka Kasus Krakatau Steel Segera Disidang

2 Tersangka Kasus Krakatau Steel Segera Disidang

Nasional
KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Dana Hibah Kemenpora

KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Dana Hibah Kemenpora

Nasional
Bupati Mesuji Khamami Segera Disidang

Bupati Mesuji Khamami Segera Disidang

Nasional
Otto Hasibuan Disebut Jadi Salah Satu Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga Terkait Sengketa Pilpres

Otto Hasibuan Disebut Jadi Salah Satu Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga Terkait Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi dan Jusuf Kalla Peringati Nuzulul Quran di Istana

Jokowi dan Jusuf Kalla Peringati Nuzulul Quran di Istana

Nasional
Polri Bantah Politisasi Kasus Teror Jelang Pengumuman Rekapitulasi Suara Pemilu

Polri Bantah Politisasi Kasus Teror Jelang Pengumuman Rekapitulasi Suara Pemilu

Nasional
Sekretaris Yayasan Bina Sarana Al Ittihaad Ditangkap Terkait Ancaman di Medsos

Sekretaris Yayasan Bina Sarana Al Ittihaad Ditangkap Terkait Ancaman di Medsos

Nasional
Polri: Ada Indikasi Demonstrasi 22 Mei Bakal Melanggar Hukum

Polri: Ada Indikasi Demonstrasi 22 Mei Bakal Melanggar Hukum

Nasional
Golkar Klaim Raih Posisi 2 dalam Pileg 2019 Berdasarkan Perolehan Kursi

Golkar Klaim Raih Posisi 2 dalam Pileg 2019 Berdasarkan Perolehan Kursi

Nasional
Pimpinan KPK Harap Presiden dan Wapres Terpilih Tak Kompromi dengan Korupsi

Pimpinan KPK Harap Presiden dan Wapres Terpilih Tak Kompromi dengan Korupsi

Nasional
TKN Siapkan 60 Pengacara Antisipasi Gugatan BPN ke MK

TKN Siapkan 60 Pengacara Antisipasi Gugatan BPN ke MK

Nasional

Close Ads X