Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno Bakal Hadiri KTT HAM PBB

Kompas.com - 21/02/2019, 16:07 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi Sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) di Jenewa, Swiss, 25-28 Februari.

"Sesi ke-40 pertemuan Sidang Dewan HAM PBB ini akan dihadiri oleh pejabat setingkat menteri, kepala negara, dan kepala pemerintahan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Kamis (21/2/2019), seperti ditulis Antara

Sidang Dewan HAM PBB akan berlangsung pada 25 Februari hingga 22 Maret 2019 dengan beberapa agenda yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama.

"Menlu RI hadir dalam Sidang Dewan HAM PBB sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam upaya pemajuan nilai-nilai HAM dan tentu yang selaras dengan kepentingan nasional Indonesia," kata Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu Achsanul Habib.

Menurut Achsanul, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tolok ukur di kawasan Asia-Pasifik untuk isu dan upaya pemajuan nilai-nilai hak asasi manusia.

"Dalam pertemuan Dewan HAM PBB itu, Menlu akan menyampaikan pokok-pokok pikiran dan posisi Indonesia serta capaian domestik dan regional Indonesia dalam isu pemajuan HAM," ujar dia.

Baca juga: Raja Saudi Tegaskan Dukung Negara Palestina Merdeka

Dia menambahkan, beberapa isu kawasan yang akan dibawa dalam agenda dan dibahas dalam partisipasi Indonesia di Sidang Dewan HAM PBB, antara lain isu Palestina dan Myanmar.

Selain itu, beberapa isu lain yang akan menjadi perhatian Indonesia dalam pertemuan Dewan HAM PBB itu adalah hak sipil, hak ekonomi dan sosial budaya, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, hak-hak penyandang disabilitas.

Kompas TV Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, hadiri pertemuan dewan keamanan PBB, untuk menegaskan dukungan penuh Indonesia atas perjuangan Palestina. Di hadapan anggota Dewan Keamanan PBB, Menlu, Retno Marsudi menegaskan bahwa hak alami dan hukum Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Walaupun perjalanan menuju kemerdekaan dan keanggotaan PBB bergejolak, hal tersebut tidak akan melemahkan upaya Palestina dan masyarakat internasional untuk memenuhi hak Palestina.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com