Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Akan Kurangi Jumlah Massa Pendukung yang Hadir dalam Debat Pilpres

Kompas.com - 20/02/2019, 15:20 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengurangi jumlah tamu undangan debat pilpres, khususnya massa pendukung kedua kandidat.

Rencana itu berangkat dari usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang menilai massa pendukung pada debat kedua terlalu banyak.

Pengurangan jumlah pendukung diharapkan dapat menciptakan suasana debat yang lebih tenang dan nyaman. Peserta pun diharapkan dapat lebih fokus.

"Jumlah pendukung diusulkan nanti dikurangi, nanti jumlahnya ya kurang lebih 50-an saja dari masing-masing pasangan calon," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019).

Baca juga: Perludem Anggap Pertanyaan Panelis Bantu Debat Berjalan Sesuai Substansi

Menegaskan pernyataan Arief, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyebut, pengurangan jumlah massa pendukung untuk menjaga ketertiban debat.

"Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka KPU merekomendasikan audiens dikurangi jumlahnya," ujar Wahyu.

Namun demikian, rencana itu masih dalam pembahasan. Harus ada persetujuan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengenai usulan tersebut.

Keputusan mengenai rencana tersebut baru akan diambil dalam rapat persiapan debat ketiga.

"KPU sendiri setuju dengan jumlah pengurangan itu sebagaimana yang diusulkan Bawaslu," kata Arief.

Baca juga: Polemik yang Tersisa dari Debat Kedua...

Sebanyak 600 tamu undangan hadir menyaksikan langsung jalannya debat kedua pilpres, Minggu (17/2/2019).

Jumlah itu terdiri dari 320 undangan KPU, 140 undangan kubu Jokowi dan 140 undangan kubu Prabowo.

Tamu undangan KPU merupakan kalangan akademisi dan profesional yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan tema debat kedua. Sementara tamu undangan kandidat adalah tim kampanye, elite parpol, hingga politisi pendukung.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat evaluasi pelaksanaan debat calon presiden putaran kedua, Rabu (20/2). Evaluasi menjadi masukan bagi KPU untuk menyelenggarakan debat berikutnya. Rapat evaluasi melibatkan Badan Pengawas Pemilu, media penyelenggara debat, dan tim kampanye kedua pasangan calon. Selain evaluasi, rapat juga membahas sejumlah persiapan dan masukan publikuntuk pelaksanaan debat capres berikutnya. Debat capres ketiga akan dilaksanakan pada 17 Maret mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com