Kompas.com - 18/02/2019, 17:12 WIB
Capres nomor urut 01 Joko Widodo menyampaikan pendapatnya saat debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAYCapres nomor urut 01 Joko Widodo menyampaikan pendapatnya saat debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati mengatakan, capres nomor urut 01 Joko Widodo dinilai menyampaikan klaim data yang berlebihan terkait prestasi dalam isu lingkungan saat Debat Capres 2019 putaran kedua.

"Data-data yang disampaikan banyak yang overclaimed," kata Nur Hidayati di Kantor Walhi, Jakarta, Senin (18/2/2019), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, Jokowi hanya memamerkan sejumlah prestasinya dalam debat semalam, namun mengesampaikan dampak dari pembangunan.

"Pak Jokowi lebih banyak mempromosikan yang sudah dicapai. Wajar, petahana ingin memunculkan prestasinya tapi seharusnya tidak menutup mata terhadap dampak-dampak negatif yang terjadi akibat proses pembangunan," katanya.

Baca juga: Jokowi: Kita Tegas, Sekarang Semua Takut Urusan Kebakaran Hutan

Nur Hidayati ingin agar petahana tidak mengesampingkan dampak buruk dari pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dibangun oleh pemerintah saat ini.

Walhi mencatat, pembangunan infrastruktur kerap menyisakan konflik, di antaranya konflik agraria, penggusuran dan kerusakan lingkungan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Beberapa pembangunan jalan yang membuka hutan alam seperti di Papua, Kalimantan, justru bisa menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang lebih besar," katanya.

Baca juga: Jokowi: Kebakaran Hutan Bukan Tak Ada, tapi Turun Drastis

Sementara pernyataan Jokowi dalam debat, menurut dia, kurang memperhatikan dampak pembangunan pada lingkungan.

"Pernyataan capres nomor urut 01 seolah-olah ini (dampak terhadap lingkungan) bisa diabaikan hanya demi mengejar pembangunan infrastruktur," katanya.

Selain itu soal kebakaran hutan, menurut dia, meski tren kebakaran hutan berkurang sejak tahun 2015, namun kebakaran hutan masih terjadi hingga saat ini.

Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan besar yang menjadi pelaku pembakaran hutan juga dinilainya minim dilakukan oleh pemerintah.

Baca juga: Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu soal Kepemilikan Lahan Prabowo

Dalam debat capres putaran kedua pada Minggu (17/2), Jokowi memaparkan sejumlah keberhasilan dalam pemerintahannya, di antaranya soal penanganan kebakaran hutan dan mengklaim tidak terdapat konflik yang disebabkan oleh dampak pembangunan infrastruktur.

Jokowi juga mengatakan dalam kasus penanganan penebangan liar, ada 11 perusahaan yang telah didenda sebesar total Rp 18,3 triliun.

Selain itu Jokowi juga mengklaim tidak ada lagi kebakaran hutan dan lahan dalam tiga tahun terakhir.

Baca tentang


Sumber Antara
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

Nasional
Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Nasional
KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Nasional
KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

Nasional
Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Nasional
Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Nasional
Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nasional
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.