Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kebakaran Hutan Bukan Tak Ada, tapi Turun Drastis

Kompas.com - 18/02/2019, 12:03 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

PANDEGLANG, KOMPAS.com — Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo meralat pernyataannya yang disampaikan dalam debat kedua Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) malam.

Jokowi mengakui dalam tiga tahun terakhir masih ada kebakaran hutan dan lahan, tetapi jumlahnya turun signifikan.

"Artinya, bukan tidak ada (kebakaran hutan), turun drastis, turun 85 persen lebih," kata calon presiden petahana ini di sela-sela kunjungan kerjanya di Pandeglang, Banten, Senin (18/2/2019).

Baca juga: Jokowi: Kita Tegas, Sekarang Semua Takut Urusan Kebakaran Hutan

Jokowi mengatakan, menurunnya angka kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya bisa dilihat dari angka-angka yang dirilis kementerian.

Menurunnya angka kebakaran hutan bisa dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Tak ada lagi kabut asap hebat yang timbul akibat kebakaran hutan dan lahan.

"Artinya, sekarang kan enggak ada yang namanya pesawat enggak bisa turun, enggak bisa naik kayak dulu. Keluhan-keluhan di provinsi mengenai asap juga enggak ada. Keluhan dari negara tetangga dalam tiga tahun ini, Singapura, Malaysia, dapat dikatakan enggak ada komplain sama sekali," katanya.

Baca juga: Jokowi Mengaku 3 Tahun Tidak Ada Kebakaran Hutan, Ini Faktanya

Sebelumnya, dalam pemaparan visi-misi saat debat, Jokowi mengatakan selama tiga tahun tidak pernah ada kebakaran hutan dan kebakaran gambut.

"Kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi dan ini sudah bisa kita atasi. Dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan, hutan, kebakaran lahan gambut, dan itu adalah kerja keras kita semuanya," kata Jokowi.

Fakta berdasarkan pemberitaan Kompas.com serta data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkap bahwa Indonesia masih mengalami kebakaran hutan dalam tiga tahun terakhir meskipun gaungnya tak besar.

Baca juga: CEK FAKTA: 11 Perusahaan Tersangka Kebakaran Hutan Kena Sanksi Rp 18,3 Triliun

Sebagai contoh, dari Januari hingga Juli 2017 Riau saja mengalami kebakaran huitan seluas 1.052 hektar.

Kebakaran hutan terparah terjadi di Rokan Hilir seluas 281 hektar dan di Meranti 200 hektar. Wilayah Taman Nasional Tesso Nillo juga mengalami kebakaran.

Sementara itu, kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Tengah berdasarkan data Karhutla Monitoring System 11.127,49 hektar.

Angka ini memang lebih rendah daripada angka kebakaran hutan hebat pada 2015, tetapi bukan berarti tak ada kebakaran.

Pada 2018 wilayah Riau kembali mengalami kebakaran. Pada tengah tahun pertama, 1.962 hektar yang tersebar di 10 kabupaten dan kota di Riau terbakar.

Pada 2018 juga, wilayah Sumatera Selatan mengalami kebakaran seluas 37.362 hektar. Kebakaran terparah di 19.402 hektar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com