Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPN Kritik Data yang Disampaikan Jokowi pada Debat Kedua

Kompas.com - 18/02/2019, 10:49 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, menilai, ada kekacauan data yang disampaikan calon presiden petahana Joko Widodo dalam debat kedua Pilpres 2019 yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (18/2/2019).

"Kita menyaksikan banyak sekali kekacuan data dari petahana. Sangat disayangkan dan sangat mengecewakan seorang presiden fakir data dan informasi," ujar Andre ketika dihubungi Kompas.com, Senin (19/2/2019).

Menurut Andre, kesalahan Jokowi dalam memaparkan data terlihat saat ia menyebutkan bahwa dalam tiga tahun terakhir ini tidak ada kebakaran hutan di Indonesia.

Baca juga: CEK FAKTA: Prabowo Sebut Jokowi Membangun Tanpa Feasibility Study yang Benar

Fakta yang terjadi, lanjut Andre, adalah sebaliknya. Ia mengatakan, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada 2016 terjadi kebakaran hutan seluas 14.604,84 hektar.

Pada 2017 terjadi kebakaran hutan seluas 11.127,49 hektar dan pada 2018 ada 4.666,39 hektar hutan yang terbakar.

"Pak Jokowi bilang tiga tahun terakhir tidak ada pembakaran hutan, padahal kita tahu kalau ditotal ada sekitar 30.000 hektar yang terbakar," kata Andre.

Andre juga menilai, Jokowi menghindari pertanyaan Prabowo terkait impor gula dengan mengalihkan jawaban ke impor jagung.

Baca juga: CEK FAKTA: Komparasi Biaya Konstruksi LRT Jabodebek dan Negara Lain

"Ditanya soal impor gula, jawabnya impor jagung. Artinya dia enggak mau menanggapi, apalagi data impor jagung yang ia paparkan juga salah," ujar Andre.

"Jokowi mengatakan bahwa tahun 2014 kita masih impor jagung sebesar 3,5 juta ton dan tahun 2018 hanya impor 180.000 ton. Faktanya, berdasarkan sumber BPS disebutkan bahwa Indonesia mengimpor Jagung 737.220 ton jagung," katanya.

Dia juga mempertanyakan pernyataan Jokowi soal akses 4G di Indonesia yang diklaim sudah 100 persen.

"Kita tahu bahwa akses 4G di Indonesia masih 20 persen. Jadi mbok jangan berikan kita data yang salah untuk meyakinkan masyarakat," ujar Andre.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Cek Fakta Palapa Ring

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com