Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Prabowo Salah Besar soal Proyek Infrastruktur Tanpa Uji Kelayakan

Kompas.com - 17/02/2019, 20:58 WIB
Abba Gabrillin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo membantah keterangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut proyek infrastruktur yang dilakukan pemerintah tanpa melalui uji kelayakan atau feasibility study

"Ya kalau tadi Pak Prabowo sampaikan tanpa feasibility study, itu salah besar," ujar Jokowi dalam debat kedua capres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Menurut Jokowi, semua proyek infrastruktur yang saat ini berjalan sudah direncanakan dengan matang dari jauh-jauh hari. Semua proyek tersebut, menurut Jokowi, telah melalui studi kelayakan.

Jokowi mengatakan, semua proyek sudah melalui Detail Engineering Design (DED) atau proyek perencanaan fisik.

Baca juga: Prabowo Kritik Proyek Infrastruktur Era Jokowi Tanpa Uji Kelayakan

Dalam debat, Prabowo menilai, tim Jokowi bekerja kurang efisien. Menurut Prabowo, banyak proyek yang malah merugi.

Prabowo juga mengkritik proyek transportasi massal semacam LRT yang tidak banyak dimanfaatkan oleh rakyat.

Namun, Jokowi menjawab bahwa masyarakat hanya membutuhkan waktu untuk terbiasa.

"Memindahkan budaya senang naik mobil sendiri, di negara lain saja butuh 10-20 tahun, itu tidak mudah. Kalau belum ramai, itu karena baru 4 bulan- 6 bulan," kata Jokowi.

Kompas TV Debat Pilpres kedua tahun 2019 yang kali ini hanya diikuti dua Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan nomor urut 02 Prabowo Subianto mengangkat tema energy, pangan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Namun diprediksi kuat permasalahan pangan dan infrastruktur akan menjadi isu yang paling sengit untuk diperdebatkan pada debat Capres kedua ini. Lalu bagaimana para Capres dan tim sukses masing-masing Capres menelaah dan merinci visi misi masing-masing kandidat dalam menyesaikan dua isu ini dalam debat agar dapat dipahami publik? KompasTV akan membahasnya bersama tim penugasan khusus, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Nusyirwan Soejono dan juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Suhendra Ratu Prawiranegara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com