Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Jangan Apa-apa Semuanya Presiden Dong...

Kompas.com - 14/02/2019, 18:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan, Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki (SP-AMT) salah sasaran jika berunjuk rasa di depan Istana Presiden.

Unjuk rasa ini dilakukan terkait pemutusan hubungan kerja yang mereka alami.

Moeldoko menyebutkan, pemutusan hubungan kerja mereka bukan dilakukan oleh perusahaan pemerintah, melainkan dari vendor.

"Harus diluruskan dulu persoalannya. Mereka ini sopir dari vendor, outsourcing, tidak langsung ada di bawah Pertamina. Jadi kalau mereka menuntut ke pemerintah, ke Pertamina, enggak masuk akal, enggak logis," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

"Jadi menurut saya, ini salah sasaran. Jangan apa-apa, semuanya Presiden dong. Padahal mestinya, dia itu harus kepada vendor di mana ia bekerja," lanjut dia.

Mantan Panglima TNI itu, berpendapat, demonstrasi ini cenderung memanfaatkan situasi politik saat ini di mana sosok Jokowi menjadi sorotan publik.

"Yang saya lihat, demo-demo ini memanfaatkan situasi. Dengan situasi seperti ini, memunculkan diri untuk mendapatkan respons dari Pak Presiden," ujar Moeldoko.

Meski demikian, bukan berarti pemerintah tak mau membantu persoalan para demonstran.

Buktinya, kata dia, Presiden sudah menerima demonstrans, baik di dalam Istana, maupun di luar Istana. Jokowi sudah menindaklanjuti persoalan pekerja ke Menteri BUMN.

Moeldoko sendiri telah memanggil Direktur Utama PT Pertamina dan meminta penjelasan soal duduk persoalannya

Namun, hasilnya sama. Persoalan yang dihadapi pekerja bukan wewenang pemerintah, melainkan wewenang vendor.

"Penyelesaiannya ini ya sesuai prosedur di tempat mereka bekerja. Jadi saya pikir taat asas lah. Jangan sedikit-sedikit, semuanya Presiden," ujar Moeldoko.

Diketahui, demonstrans SP-AMT sudah sekitar dua pekan menginap di pelataran Monas, menghadap Istana Merdeka.

Mereka meminta pemerintah membantu mereka lantaran terkena pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan vendor mereka.

Dikutip dari Tribunnews.com, salah seorang istri demonstran bernama Dewi Srityanti berhasil menerobos pengawalan Paspampres kemudian menyampaikan aspirasinya langsung kepada Presiden Jokowi.

"Ya saya langsung ngomong jika suami kami belum kerja, kami di sini (depan Istana) kelaparan, sudah enggak punya apa-apa, anak kami sudah enggak sekolah mau sampai kapan kami begini, Pak?" kata dia.

Saat menyampaikan keluhannya, Dewi mengatakan, terlihat pula Ibu Negara Iriana duduk di sebelah Jokowi. Iriana, menurut Dewi, tersentuh dengan aspirasinya.

"Ibu Iriana juga menjawab, 'Iya Bu, sabar. Insya Allah selesai ya, Bu'" kata Dewi menirukan perkataan Iriana.

"Beliau merespon sangat baik. Bahkan Beliau kayak agak-agak nangis gitu karena saya benar-benar memohon sangat dan saya ngomong enggak mau lewat perantara-perantara. Kami sudah sering dimodus-modusin oleh perantara," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com