Kompas.com - 12/02/2019, 18:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi di Jakarta terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan fiktif pada proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero), Tbk.

"Dalam dua hari ini, Senin sampai Selasa, KPK melakukan rangkaian penggeledahan di tiga lokasi di Jakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Selasa (12/2/2019).

Ketiga lokasi yang digeledah adalah rumah mantan Direksi PT Waskita Karya di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan dua rumah pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian PUPR di Jalan Selawah Cipinang Melayu dan Jalan Wirabakti Cipinang Melayu, Jakarta Timur.

Baca juga: KPK: Taksiran Kerugian Negara Dugaan Korupsi di Waskita Karya Capai Rp 186 Miliar

"Dari penggeledahan tersebut disita sejumlah dokumen untuk kebutuhan pembuktian dugaan kontraktor fiktif di sejumlah proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya," kata Febri.

Dalam kasus ini, Fathor Rachman selaku Kepala Divisi II PT Waskita Karya pada periode 2011-2013 dan Yuly Ariandi Siregar selaku Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya pada periode 2010-2014 menjadi tersangka.

Fathor dan Yuly diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikembangkan oleh perusahaan.

Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain. Akan tetapi, tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh 4 perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini oleh KPK.

KPK menduga empat perusahaan subkontraktor itu tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Baca juga: KPK Panggil Sejumlah Pejabat dan Pegawai Grup Waskita Karya

Atas subkontrak pekerjaan fiktif ini, PT Waskita Karya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut.

Namun selanjutnya perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang diduga digunakan untuk kepentingan Fathor dan Yuly.

Perkiraan kerugian negara dari dugaan korupsi yang dilakukan oleh dua pegawai PT Waskita Karya (Persero), Tbk mencapai Rp 186 miliar.

Kompas TV Kementerian Badan Usaha Milik Negara mulai mewujudkan ambisinya membentuk 16 perusahaan holding tahun ini. Yang terdekat alias akan selesai Februari adalah holding infrastruktur yang menggabungkan 6 perusahaan konstruksi. Satu per satu rapat umum pemegang saham luar biasa pun dilakukan oleh perusahaan konstruksi dan infrastruktur. Perusahaan konstruksi Hutama Karya menjadi induk holding dengan aset Rp 62,4 triliun dan kewajiban Rp 49, 5 triliun. Sebagai anak usaha adalah Waskita Karya dengan aset Rp 129,2 Triliun dan kewajiban Rp 102,2 triliun, Adhi Karya Rp 28,3 triliun dan Rp 23,2 triliun, kemudian Jasa Marga dengan aset Rp 75,5 triliun dan kewajiban Rp 56,6 triliun.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Anggota Propam Polri Jadi Saksi untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria

2 Anggota Propam Polri Jadi Saksi untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria

Nasional
Polri: Kasus Tambang Ilegal di Kaltim Sudah Tahap Penyidikan

Polri: Kasus Tambang Ilegal di Kaltim Sudah Tahap Penyidikan

Nasional
Kemenkominfo Buka Konsultasi Publik Atas RPM tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya

Kemenkominfo Buka Konsultasi Publik Atas RPM tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya

Nasional
Atasi Kecemasan Penyintas Gempa Cianjur, Kemensos Berikan Layanan Dukungan Psikososial

Atasi Kecemasan Penyintas Gempa Cianjur, Kemensos Berikan Layanan Dukungan Psikososial

Nasional
Nasdem Klaim Rakyat Indonesia Tersakiti jika Izin Safari Politik Anies di Aceh Dicabut karena Alasan Politik

Nasdem Klaim Rakyat Indonesia Tersakiti jika Izin Safari Politik Anies di Aceh Dicabut karena Alasan Politik

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Zulkifli Hasan 'Titip' Keponakan Masuk Fakultas Kedokteran Unila

KPK Akan Dalami Dugaan Zulkifli Hasan "Titip" Keponakan Masuk Fakultas Kedokteran Unila

Nasional
Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Konfirmasi Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Konfirmasi Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

Nasional
Kala Richard Eliezer Dihantui Rasa Bersalah Ikuti Perintah Ferdy Sambo dan Pilih Ungkap Kebenaran

Kala Richard Eliezer Dihantui Rasa Bersalah Ikuti Perintah Ferdy Sambo dan Pilih Ungkap Kebenaran

Nasional
Safari Anies di Aceh Terhalang Izin Tempat, Nasdem Sesalkan Sikap Pemda

Safari Anies di Aceh Terhalang Izin Tempat, Nasdem Sesalkan Sikap Pemda

Nasional
Atur Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg, MK: Supaya Introspeksi Diri

Atur Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg, MK: Supaya Introspeksi Diri

Nasional
Ketika Bharada E Bongkar Peran Putri Candrawathi dalam Rencana Pembunuhan Brigadir J...

Ketika Bharada E Bongkar Peran Putri Candrawathi dalam Rencana Pembunuhan Brigadir J...

Nasional
Sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Jaksa Hadirkan Ahli Forensik Digital

Sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Jaksa Hadirkan Ahli Forensik Digital

Nasional
Awal 2023 Mulai Resesi Global, Bahlil: Kita Perlu Stabilitas Politik dan Kepemimpinan yang Kuat

Awal 2023 Mulai Resesi Global, Bahlil: Kita Perlu Stabilitas Politik dan Kepemimpinan yang Kuat

Nasional
KPK Akan Cek Laporan Dugaan Korupsi Tambang Ilegal yang Disebut Seret Pejabat Polri

KPK Akan Cek Laporan Dugaan Korupsi Tambang Ilegal yang Disebut Seret Pejabat Polri

Nasional
Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.