Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Kalla, Ahok Tak Perlu Masuk Timses Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 12/02/2019, 17:45 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla, menilai, sebaiknya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak masuk dalam struktur tim kampanye.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi bergabungnya Ahok sebagai kader PDI-P.

"Kalau saya ditanya sebagai Dewan Pengarah (TKN), jangan (masuk struktur)," ujar Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Baca juga: Fakta di Balik Ahok Datangi Kantor PDI-P di Bali, Tunjukkan KTA PDI-P, hingga Alasan Bergabung

Ia menilai, masuknya Ahok ke dalam TKN bisa jadi membuat para pendukungnya akan semakin mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

Di sisi lain, hal tersebut juga berpotensi menggerus suara pemilih Jokowi-Ma'ruf.

Kalla menilai, masuknya Ahok ke dalam struktur TKN berpotensi mengingatkan kembali pemilih dengan kasus penodaan agama yang sempat menjerat Ahok.

Baca juga: Ahok Jadi Kader PDI-P Naikkan Elektabilitas Jokowi? Ini Kata Ketua DPP...

Karena itu, menurut dia, sebaiknya Ahok tak masuk dalam struktur TKN.

"Bahwa bisa nanti berakibat orang nanti mengingat. Oh ini Pak Jokowi didukung orang yang penista agama. Kan bahaya itu. Bisa mengurangi suara lagi," ujar Kalla.

"Jadi lebih baik seperti ini lah. Tenang-tenang lah Pak Ahok. Ya, jalan-jalan dulu, atau apa. Kan karena dia Ahok kan sudah punya 4 kali pindah partai juga. Toh pemilu dua bulan lagi. Juga efeknya tidak akan banyak," lanjut Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com