Kemenag Rilis Lamanya Antrean Haji Indonesia, Sulsel Mencapai 39 Tahun

Kompas.com - 12/02/2019, 14:25 WIB
Kementerian Agama (Kemenag) RI memberikan informasi terkait lama antrean jemaah haji Indonesia. Kementerian Agama RIKementerian Agama (Kemenag) RI memberikan informasi terkait lama antrean jemaah haji Indonesia.

KOMPAS.com — Kementerian Agama merilis waktu tunggu antrean haji di Indonesia untuk 34 provinsi. Dalam daftar ini terlihat  tiap provinsi mempunyai lama antrean yang berbeda.

"Penyebab utama karena besarnya animo calon jemaah haji di suatu provinsi, sementara kuota per-provinsi dibatasi 1/1.000 (1 per mil) dari jumlah Muslim di suatu daerah," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/2/2019).

Berdasaran informasi yang juga diunggah di akun Instagram Kemenag, @kemenag_ri, terlihat  waktu tunggu paling pendek berkisar 11 tahun. Jangka waktu ini terdapat di Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Maluku.

Sementara waktu dengan durasi paling lama adalah 39 tahun, yaitu Sulawesi Selatan.

Menurut Mastuki, gambaran lama antrean jemaah haji ini berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) pada Februari 2019.

Baca juga: Kemenag Rilis Rencana Perjalanan Haji 2019, Ini Alurnya

Mastuki mengungkapkan, jumlah pendaftar haji tiap tahunnya mengalami peningkatan.

"Jumlah pendaftar setiap tahunnya melampaui kuota haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Pada 2018, ada kuota sebanyak 204.000 jemaah reguler, 17.000 untuk haji khusus, jadi total ada 221.000 jemaah," ujar Mastuki.

Sebanyak 221.000 kuota haji itu tidak bisa menampung pendaftar haji yang mencapai 600.000 orang. Hal inilah yang menjadi penyebab panjangnya antrean.

Pemerintah Indonesia belum bisa melakukan penambahan kuota haji karena ibadah haji yang dibatasi ruang dan waktu.

Menurut Mastuki, penambahan kuota haji bergantung dari perbaikan fasilitas layanan yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi, terutama pemondokan di Mina.

"Selama kondisi Mina belum diperbaiki (toilet, kapasitas tenda, space per jamaah di dalam tenda), maka penambahan kuota untuk Indonesia hanya akan menjadi beban, bahkan bisa menyebabkan tragedi kecelakaan," ujar Mastuki.

Berikut rincian lamanya antrean haji di 34 provinsi.

1. Aceh, rata-rata lama antrean haji 24 tahun
2. Sumatera Utara, rata-rata lama antrean haji 15 tahun
3. Riau, rata-rata lama antrean haji 18 tahun
4. Kepri, rata-rata lama antrean haji 15 tahun
5. Jambi, rata-rata lama antrean haji 24 tahun
6. Sumatera Barat, rata-rata lama antrean haji 18 tahun
7. Bengkulu, rata-rata lama antrean haji 24 tahun
8. Sumatera Selatan, rata-rata lama antrean haji 16 tahun
9. Babel, rata-rata lama antrean haji 18 tahun
10. Lampung, rata-rata lama antrean haji 16 tahun
11. Jakarta, rata-rata lama antrean haji 19 tahun
12. Banten, rata-rata lama antrean haji 19 tahun
13. Jawa Barat, rata-rata lama antrean haji 20 tahun
14. Jawa Tengah, rata-rata lama antrean haji 22 tahun
15. Jawa Timur, rata-rata lama antrean haji 24 tahun
16. Yogyakarta, rata-rata lama antrean haji 23 tahun
17. Bali, rata-rata lama antrean haji 20 tahun
18. NTB, rata-rata lama antrean haji 26 tahun
19. NTT, rata-rata lama antrean haji 17 tahun
20. Kalimantan Barat, rata-rata lama antrean haji 17 tahun
21. Kalimantan Tengah, rata-rata lama antrean haji 19 tahun
22. Kalimantan Selatan, rata-rata lama antrean haji 29 tahun
23. Kalimantan Timur, rata-rata lama antrean haji 28 tahun
24. Sulawesi Barat, rata-rata lama antrean haji 30 tahun
25. Sulawesi Tengah, rata-rata lama antrean haji 16 tahun
26. Gorontalo, rata-rata lama antrean haji 11 tahun
27. Sulawesi Utara, rata-rata lama antrean haji 11 tahun
28. Sulawesi Tenggara, rata-rata lama antrean haji 19 tahun
29. Sulawesi Selatan, rata-rata lama antrean haji 39 tahun
30. Maluku Utara, rata-rata lama antrean haji 18 tahun
31. Maluku, rata-rata lama antrean haji 11 tahun
32. Papua Barat, rata-rata lama antrean haji 18 tahun
33. Papua, rata-rata lama antrean haji 18 tahun

 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram
 
 

Assalamualaikum #SahabatReligi. Berikut adalah gambaran lama antrean jemaah haji atau waiting list per provinsi. . Lalu kenapa antrean terus bertambah panjang? Ibadah haji adalah kewajiban umat Islam. Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. . Jumlah pendaftar setiap tahunnya melampaui kuota haji yang diberikan Pemerintah Saudi Arabia. Kuota per tahun untuk haji reguler 204.000 sementara pendaftar mencapai 600.000 orang. Jelas antrean akan terus memanjang. . Lalu mengapa pemerintah Indonesia tidak meminta tambahan kuota? Ibadah haji adalah ibadah yang dibatasi ruang dan waktu. Hanya sekali sepanjang tahun, dan salah satu tempat adalah Mina, untuk mabit 2-3 malam. . Kapasitas Mina saat ini sudah maksimal. Rasanya sulit menampung bila terjadi tambahan kuota. Area tidak mungkin lagi diperluas. Fasilitas tenda dan toilet sudah melewati ambang batas maksimal. Jika kuota ditambah, justru berpotensi tragedi kemanusiaan. . Usia manusia hanya Allah yang tahu. Antre pendek atau panjang, bila Allah berkehendak, niscaya akan diberikan kemudahan. Semoga. . Tetaplah tersenyum. Mari #TebarkanKedamaian kapan pun, dimana pun, dan kepada siapa pun. . #Kemenag #BersihMelayani . --------------------------------- Kementerian Agama Website: kemenag.go.id Twitter: @kemenag_ri Instagram: @kemenag_ri Fanpage: Kementerian Agama RI Youtube: Kemenag RI ----------------------------------

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kementerian Agama RI (@kemenag_ri) pada 11 Peb 2019 jam 4:45 PST

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X