Manuver Politik Muchdi Pr, Petinggi Berkarya yang Beralih Dukung Jokowi

Kompas.com - 12/02/2019, 08:33 WIB
Terdakwa mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum dalam sidang perkara pembunuhan berencana terhadap aktivis hak asasi manusia, Munir, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2006). KOMPAS/PRIYOMBODOTerdakwa mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum dalam sidang perkara pembunuhan berencana terhadap aktivis hak asasi manusia, Munir, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2006).

JAKARTA, KOMPAS.com — Muchdi Purwoprandjono ( Muchdi Pr) memilih sikap politik yang berbeda dengan para petinggi Partai Berkarya lainnya.

Sebagai wakil ketua umum, Muchdi justru menyatakan dukungan ke pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, padahal partainya telah bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dalam sebuah video yang beredar, Muchdi diketahui hadir dalam acara silaturahim Presiden Joko Widodo dengan purnawirawan TNI-Polri di Jakarta International Expo Kemayoran, Minggu (10/2/2019).

Baca juga: [BERITA POPULER] Muchdi Pr Dukung Jokowi | Ketuma PA 212 Jadi Tersangka

Pada kesempatan yang sama sebanyak 1.000 perwakilan purnawirawan TNI-Polri juga mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Sejumlah alasan mengenai alasan mendukung Jokowi diungkapkan mantan Deputi V BIN ini.

"Pertama, karena saya melihat Pak Jokowi ini sudah berbuat banyak selama lima tahun ini. Pembangunan yang dirasakan masyarakat Indonesia itu sudah jelas, mulai jalan tol, masalah pelabuhan, masalah airport, masalah industri, dan lain-lain," kata Muchdi.

Menurut dia, hal itu tidak dilakukan oleh presiden siapa pun selama 15 tahun reformasi.

Baca juga: Muchdi Pr Dukung Jokowi, TKN Sebut Parpol Koalisi Prabowo-Sandiaga Tak Solid

Lebih lanjut dalam video wawancara itu, Muchdi menyatakan Prabowo tidak akan bisa melakukannya lima tahun ke depan. Sebab, Muchdi yang juga pernah menjabat Danjen Kopassus TNI AD mengaku sudah lama mengenal Prabowo sebagai kawan.

"Pak Prabowo itu kan kawan saya. Jadi, saya kira itu tidak bisa dilakukan Pak Prabowo lima tahun ke depan," ucap Muchdi.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso, saat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019). KOMPAS.com/Devina Halim Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso, saat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019).

Terkait hal itu, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso angkat bicara. Ia menegaskan bahwa dukungan Muchdi tersebut bersifat pribadi dan bukan sikap resmi partai.

"Sikap Pak Muchdi adalah pendapat dan manuver pribadi beliau yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Partai Berkarya," ujar Priyo melalui pesan singkat, Senin (11/2/2019).

Baca juga: Sekjen Berkarya: Manuver Muchdi Pr Dukung Jokowi Bukan Sikap Resmi Partai

Priyo memastikan seluruh petinggi Partai Berkarya tetap mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Seluruh petinggi partai tersebut adalah Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto, Ketua Dewan Pertimbangan Titiek Soeharto, dan Ketua Dewan Kehormatan Tedjo Eddy.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Nasional
Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Nasional
Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Nasional
Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Nasional
Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Nasional
Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Nasional
Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Nasional
Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Nasional
Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Nasional
PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

Nasional
Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Nasional
Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Nasional
Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Nasional
Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X