JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Charta Politika menunjukkan bahwa warga Jakarta masih memiliki budaya permisif terhadap praktik politik uang atau pemberian hadiah saat kampanye.
Temuan Charta Politika terungkap setelah melakukan survei terhadap 800 responden di masing-masing daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I, DKI Jakarta II, dan DKI Jakarta III, pada 18-25 Januari 2019.
"Ternyata di DKI cukup tinggi bahwa masyarakat sangat memaklumi atau sangat toleransi ketika ada caleg atau parpol atau timses yang memberikan uang," tutur Direktur Riset Charta Politika Muslimin dalam jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).
Dapil DKI Jakarta I yang meliputi Jakarta Timur, menjadi wilayah dengan tingkat pemakluman tertinggi terhadap praktik politik uang, sebesar 58,2 persen.
Baca juga: Foto Ketua RT Terpampang di Spanduk Caleg, Bawaslu Telusuri Dugaan Politik Uang
Sementara, sebanyak 31,3 persen responden mengaku tak dapat memaklumi politik uang dan sebesar 10,5 persen tidak menjawab atau tidak tahu.
Di sisi lain, pada dapil DKI Jakarta II, yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri, sebesar 47 responden mengaku memaklumi politik uang.
Di dapil tersebut, sebesar 41 persen responden yang tak memaklumi praktek tersebut dan sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.
Dapil terakhir, yaitu DKI Jakarta III, yang meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu, menjadi wilayah dengan tingkat pemakluman yang lebih rendah terhadap politik uang.
Baca juga: Bawaslu: Sistem Proporsional Terbuka Membuka Potensi Politik Uang
Meski tak mendapatkan uang, survei tersebut juga mengungkapkan bahwa sembako menjadi barang yang paling ditunggu oleh masyarakat dalam masa kampanye pileg.
Muslimin menjelaskan bahwa hal tersebut dapat disebabkan karena praktik itu sudah biasa terjadi dan rendahnya pendidikan politik kepada masyarakat.
Padahal, politik uang tidak menjamin terpilihnya caleg tersebut nantinya.
