Bawaslu: Sistem Proporsional Terbuka Membuka Potensi Politik Uang

Kompas.com - 08/10/2018, 20:32 WIB
Ketua Bawaslu Abhan KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKetua Bawaslu Abhan
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) RI Abhan menilai pemilu yang menganut sistem proporsional terbuka berpotensi melanggengkan praktik politik uang.

Dalam sistem proporsional terbuka, calon anggota legislatif ( caleg) yang menang ditentukan berdasarkan suara terbanyak.

Menurutnya, sistem tersebut meningkatkan aspek kompetitif dari peserta pemilu.

"(Pileg) masih menggunakan sistem proporsional terbuka. Ini partai berkompetisi, sesama caleg dalam satu partai juga berkompetisi," tutur Abhan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (8/10/2018).

Persaingan yang ketat menyebabkan semua caleg akan berjuang maksimal dengan berbagai cara untuk menang.

Baca juga: Bawaslu Nilai UU Pemilu Kurang Efektif Cegah Politik Uang

Oleh sebab itu, caleg berpotensi menggunakan cara-cara seperti praktek politik uang demi mendulang suara.

"Kalau para caleg berpikiran pragmatis, dia mungkin akan menggunakan cara politik uang untuk mendapat suara," jelas dia.

Selain itu, Abhan mengatakan potensi politik uang juga akan muncul dari ketatnya kompetisi antarpartai.

Hal itu dikarenakan setiap partai akan berlomba-lomba memenuhi target ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Baca juga: Benarkah Sistem Proporsional Terbuka Rawan Money Politics?

"Tentu ini akan ada sebuah kontestasi kompetisi yang sangat ketat. 16 partai ini bertanding bagaimana bisa 'menyelamatkan diri' untuk lolos ke parlemen dengan ketentuan 4 persen," terang dia.

Maka dari itu, sebagai antisipasi praktek pelanggaran tersebut, Bawaslu akan dengan giat mengkampanye gerakan anti-politik uang ke masyarakat.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X