Cek Fakta Sepekan, Surat Undangan Kemendikbud hingga Konsultan Asing

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Kabar palsu atau hoaks yang beredar di media sosial maupun melalui aplikasi pesan WhatsApp kerap membuat masyarakat resah.

Tak hanya itu, kabar palsu ini juga kerap merugikan beberapa pihak yang tidak menyaring informasi.

Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya lebih jeli dalam menyaring informasi dan kabar dari media sosial agar tidak termakan informasi bohong.

Dalam pekan ini, Kompas.com telah merangkum sebanyak dua hoaks dan satu klarifikasi yang muncul pada 4-8 Februari 2019. Berikut rinciannya.

Surat undangan Kemendikbud

Kabar mengenai surat palsu yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI beredar di media sosial pada Rabu (6/2/2019).

Surat ini berisi undangan kepada Kepala Sekolah SD Inpres Onekore 3, Regina Uwa, untuk hadir dalam acara Bimbingan Teknis dan Penetapan SD Penerima Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Tahun Ajaran 2019.

Dalam surat bernomor 5979/D5.7/TU/2019 juga disebutkan beberapa syarat yang harus dibawa peserta, seperti fotokopi rekening bank pemerintah atas nama sekolah/bendahara/kepala sekolah, stempel sekolah, materai Rp 6.000 sebanyak lima lembar, dan juga membawa laptop/notebook.

Selain itu, peserta juga wajib memesan tiket pesawat di Agen Nuwansyah Travel atas nama Andi Nur Ichwansah paling lambat pada Rabu (6/2/2019) pukul 16.00 WIB.

Mengetahui adanya surat palsu yang mengatasnamakan Kemendikbud, pihaknya kemudian menegaskan bahwa surat tersebut palsu.

"Surat itu palsu. Kemendikbud tidak pernah merekomendasikan atau mewajibkan kepada peserta untuk menggunakan agen perjalanan tertentu," ujar Kepala Subbagian Layanan informasi Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Anandes Langguana saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (6/2/2019).

Baca juga: [HOAKS] Surat Undangan Bimbingan Teknis atas Nama Kemendikbud

Anandes juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap surat yang mengatasnamakan Kemendikbud.

Jika menemukan surat yang mencurigakan, masyarakat bisa melapor ke unit layanan terpadu Kemendikbud.

Hasil Survei Balitbang Kompas

Pesan yang berisi hasil survei yang mengaku berasal dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kompas beredar di aplikasi pesan WhatsApp pada Kamis (7/2/2019).

Adapun pesan ini juga menampilkan hasil survei dari 800 responden yang berdomisili di enam daerah pemilihan (dapil) di Kota Bandung, Jawa Barat.

Disebutkan juga terdapat tiga kategori pemilih, yakni pemilih pasangan calon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, pemilih pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dan tidak memilih kedua paslon.