Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cek Fakta Sepekan, Surat Undangan Kemendikbud hingga Konsultan Asing

Kompas.com - 08/02/2019, 19:02 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

Keenam dapil ini mencakup wilayah Sukajadi, Cicendo, Andir, Cidadap, Coblong, Sumur Bandung, Bandung Wetan, Cibeunying, Kaler, Cibeunying Kidul, Kiaracondong, Batununggal, dan Lengkong.

Kemudian, wilayah lainnya, antara lain Antapani, Mandalajati Arcamanik, Ujungberung, Panyileukan, Cibiru, Cinambo, Gedebege, Rancasari, Buahbatu, Bandung Kidul, Regol, Astana anyar, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Babakan Ciparay, dan Bandung Kulon.

Dari keseluruhan hasil survei keenam dapil, total yang memilih paslon 01 sebanyak 42,8 persen, 42,2, persen memilih paslon 02, dan 15 persen tidak memilih kedua paslon.

Tersebarnya hasil survei ini diketahui pihak Litbang Kompas dan mereka memberikan klarifikasi bahwa pesan tersebut adalah hoaks.

"Terkait dengan beredarnya tulisan di media sosial yang menyebut sebagai 'Hasil Survei Balitbang Kompas untuk Pemilihan Presiden & Wakil Presiden 2019', bersama ini kami menyatakan hal itu sebagai tidak benar," ujar Manajer Depatment Penelitian Litbang Kompas, M Toto Suryaningtyas dalam rilis yang didapatkan Kompas.com pada Kamis (7/2/2019).

Baca juga: [HOAKS] Hasil Survei Balitbang Kompas untuk Pilpres 2019

Toto mengatakan bahwa Litbang Kompas tidak melakukan survei di Kota Bandung pada periode 2-9 Januari 2019, dengan 800 responden dan dapil di tingkat kecamatan.

Selain itu, survei yang benar-benar dilakukan pihak Litbang Kompas bisa juga dipublikasikan di Harian Kompas, Kompas.id, Kompas.com, dan Kompas TV demi kontribusi kepada masyarakat.

Polemik Konsultan Asing Stan Greenberg

Tak hanya hoaks dan surat palsu yang meresahkan masyarakat, Kompas.com juga memberikan klarifikasi mengenai isu Jokowi menggunakan jasa konsultan asing AS, Stanley Bernard Greenberg. Isu ini ramai diperbincangkan di media sosial dalam sepekan ini.

Awalnya informasi ini berasal dari situs The Political Strategist, www.political-strategist.com yang mencantumkan nama Jokowi sebagai salah satu klien Stan Greenberg.

Tak hanya itu, informasi dalam situs ini menjadi ramai tak lama setelah Jokowi menuduh bahwa pasangan yang menjadi pesaingnya dalam Pilpres 2019 menggunakan konsultan asing. Namun, Jokowi tidak menyebut pihak yang dimaksud.

Oleh karena itu, informasi yang ditampilkan dalam situs The Political Strategist dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menyatakan bahwa Jokowi-lah yang selama ini menggunakan jasa konsultan asing.

Menanggapi banyaknya kabar mengenai ini, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengaku mengetahui kabar keterkaitan Jokowi dengan Greenberg melalui situs The Political Strategist.

Akan tetapi, Andre mengungkapkan bahwa dirinya tidak sedang menuduh Jokowi. Melainkan, ia berharap adanya klarifikasi dari Jokowi terhadap isu tersebut, sehingga tidak menimbulkan informasi yang simpang siur.

Sementara, Kompas.com berupaya menelusuri informasi mengenai situs The Political Strategist dan ditemukan bahwa situs tersebut telah ada sejak 7 Desember 2016.

The Political Strategist terdaftar melalui sebuah alamat IP yang berada di Chicago, AS. Diketahui juga bahwa situs ini didaftarkan oleh seseorang yang berdomisili di Yarmouth, Kanada.

Baca juga: [KLARIFIKASI] Polemik Penggunaan Jasa Konsultan Asing Stan Greenberg

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik Ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik Ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com