Timses Prabowo-Sandi: Lebih 70 Kasus Persekusi dan Kriminalisasi Terjadi di Era Jokowi

Kompas.com - 04/02/2019, 20:15 WIB
Anggota Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Hendarsam Marantoko dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Hendarsam Marantoko dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Hendarsam Marantoko menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini gagal memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Akibatnya, muncul banyak kasus persekusi dan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh yang dinilai kerap mengkritik terhadap pemerintah.

Baca juga: Kubu Jokowi: Kalau Neno Warisman Masih Bawa Tagar, Itu Agenda Politik Tim Prabowo

Ia mencontohkan kasus persekusi yang pernah dialami Neno Warisman dan kriminalisasi terhadap Ahmad Dhani.

"Menurut catatan kami selama empat tahun masa pemerintahan Jokowi ini, ada lebih dari 70 kasus persekusi dan kriminalisasi yang terjadi. Termasuk ada kasus Ahmad Dhani dan Neno Warisman," ujar Hendarsam dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019).

Hendarsam menilai saat ini aparat penegak hukum cenderung tebang pilih dalam menangani kasus.

Baca juga: Didatangi Fadli Zon, Ini Penjelasan Pengadilan Tinggi soal Penahanan Ahmad Dhani

Ia mengatakan, pihaknya telah membuat laporan sekitar 27 kasus ke pihak kepolisian. Namun tidak ada satu kasus pun yang sampai ke tahap pengadilan.

"Kami dari Badan Pemenangan Nasional, punya kurang lebih ada 27 laporan ke polisi. Sampai dengan saat ini sama sekali tidak ada yang naik ke pengadilan. Prosesnya sudah sejauh apa kita tidak tahu," kata Hendarsam.

Ia pun mencontohkan salah satu laporan terkait ancaman pembunuhan yang dialami oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan Fahira Idris pada 2017 lalu.

Baca juga: Kritik Penegakan Hukum di Era Jokowi, Timses Prabowo-Sandiaga Singgung Kasus Hary Tanoe

Menurut Hendarsam, hingga saat ini, proses penanganan laporan kasusnya tidak jelas.

"Saya ambil contoh kasus ancaman pembunuhan terhadap Bang Fadli Zon, Fahira Idris, yang dilakukan oleh salah seorang di media sosial. Orangnya jelas, identitasnya jelas, kami sudah cek, sampai sekarang enggak ada sama sekali," ucap dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSP Sebut Presiden Jokowi Segera Menunjuk Pengganti Edhy Prabowo

KSP Sebut Presiden Jokowi Segera Menunjuk Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Profil Suharjito, Calon Besan Ketua MPR yang Jadi Tersangka Kasus Edhy Prabowo

Profil Suharjito, Calon Besan Ketua MPR yang Jadi Tersangka Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Kemenkes Sebut Hasil Evaluasi Vaksin Bio Farma Tahap III Selesai Maret 2021

Kemenkes Sebut Hasil Evaluasi Vaksin Bio Farma Tahap III Selesai Maret 2021

Nasional
LPSK Diminta Aktif Beri Perlindungan ke Keluarga Korban Teror di Sigi

LPSK Diminta Aktif Beri Perlindungan ke Keluarga Korban Teror di Sigi

Nasional
Libur Akhir Tahun Belum Diputuskan, KSP: Pembahasan Masih Berkembang

Libur Akhir Tahun Belum Diputuskan, KSP: Pembahasan Masih Berkembang

Nasional
Doni Monardo: Kasus Covid-19 Indonesia Masih Lebih Baik dari Global, Tetap Waspada

Doni Monardo: Kasus Covid-19 Indonesia Masih Lebih Baik dari Global, Tetap Waspada

Nasional
Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Nasional
KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

Nasional
KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

Nasional
Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS Saat Hari H Pilkada

Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS Saat Hari H Pilkada

Nasional
Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Nasional
Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Nasional
Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Nasional
Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Nasional
Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X