Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Raih Indeks Kepuasan 74,46 Persen dan Indeks Kepercayaan 80,37 Persen

Kompas.com - 01/02/2019, 20:21 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan marketing dan lembaga konsultasi MarkPlus Inc menemukan bahwa sebagian besar polres dan polda di Indonesia mendapatkan tingkat kepuasan dan kepercayaan yang cukup tinggi.

Temuan itu terungkap setelah mereka melakukan survei terhadap 34 polda dan 461 polres dengan 29.250 responden, selama bulan September-November 2018.

Founder dan Chairman MarkPlus Inc Hermawan Kartajaya menuturkan sebagian besar polda dan polres memperoleh nilai kepuasan dan kepercayaan di atas hasil rata-rata.

Secara keseluruhan, indeks kepuasan terhadap institusi kepolisian sebesar 74,46 persen dan nilai indeks kepercayaan sebesar 80,37 persen.

Baca juga: Semakin Hari, Kepercayaan Masyarakat ke Komnas HAM Makin Menurun

"Sebagian besar polda dan polres memiliki nilai di atas indeks kepuasan nasional dan nilai di atas indeks kepercayaan nasional," kata Hermawan di kantornya, di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019).

Rinciannya, terdapat 110 polres dan 1 polda yang memiliki indeks kepuasan di atas 90 persen, yang sebagian terletak di luar Pulau Jawa.

Kemudian, sebanyak 191 polres dan 6 polda yang memiliki indeks kepercayaan di atas 90 persen dan kebanyakan berlokasi di luar Pulau Jawa.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat di Pulau Jawa memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap aparat kepolisian.

Baca juga: Polri Teken MoU dengan Kemenpora, BNP2TKI, dan KPU

Dengan ekspektasi yang lebih tinggi, Hermawan menjelaskan tingkat kepuasan dan kepercayaan publik akan lebih sulit terpenuhi dan mencapai skor yang tinggi.

Meski skor yang didapat sudah tinggi, mereka mencatat bahwa nilai yang diberikan kebanyakan hanya di angka 4, dari skala 1-6.

Selain itu, Hermawan menuturkan temuan yang menarik lainnya adalah dibutuhkan beberapa pendekatan untuk membentuk kepercayaan dan kepuasan masyarakat, seperti kultur, kinerja, media, dan isu terkini.

"Dari kriteria yang bervariasi tersebut menunjukkan untuk membangun kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap Polri tidak hanya ada pendekatan tunggal atau satu kriteria saja," ujarnya.

MarkPlus Inc melakukan survei terhadap persepsi masyarakat terkait penerapan program prioritas Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yang disebut Promotor atau Profesional, Modern dan Terpercaya.

Mereka menggunakan empat kriteria, yang terdiri dari kultur, kinerja, media, dan isu terkini.

Dalam melaksanakan survei, MarkPlus Inc mengkategorikan respondennya, yaitu berusia diatas 18 tahun, memiliki KTP Indonesia, sebisa mungkin berpendidikan SMA, dan tidak memiliki keluarga yang bekerja di kepolisian.

MarkPlus Inc menggunakan 6 metode, mulai dari survei secara daring, Computer Assisted Telephone Interview (CATI), Computer Assisted Personal Interview (CAPI), menelepon kembali sejumlah responden, observasi lapangan, dan pengamatan terhadap berita di media daring.

Survei ini memiliki margin of error sebesar 0,57 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com