Polri Teken MoU dengan Kemenpora, BNP2TKI, dan KPU

Kompas.com - 30/01/2019, 11:06 WIB
Polri menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menpora Imam Nahrowi di Gedung Tri Brata Polri, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019). KOMPAS.com/Reza JurnalistonPolri menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menpora Imam Nahrowi di Gedung Tri Brata Polri, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ( BNP2TKI) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Gedung Tribrata Polri, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019).

Acara penandatanganan MoU itu dihadiri Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Imam Nahrawi, Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ( BNP2TKI) Imam Nahrowi, serta Ketua KPU Arief Budiman.

MoU Polri- Kemenpora

Nota kesepahaman antara Polri dan Kemenpora mengenai pengamanan, penegakan hukum, pengawasan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Adapun, ruang lingkup nota kesepahaman tersebut yaitu mencakup pertukaran data dan informasi, penerbitan rekomendasi atau izin penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan kejuaraan olahraga.

Selain itu, bantuan pengamanan, penegakan hukum dan pengawasan dalam kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya kepemudaan dan keolahragaan fasilitas penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan pemanfaatan sarana.

Nota kesepahaman berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani. Untuk menindaklanjuti MoU tersebut, akan dibentuk kelompok kerja.

MoU Polri-BNP2TKI

Nota kesepahaman antara Polri dan BNP2TKI mengenai pengamanan, penanganan, dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan penempatan pelindungan pekerja migran Indonesia.

Ruang lingkup nota kesepahaman mencakup pertukaran data dan informasi, sosialisasi diseminasi atau publikasi, pengamanan, pengawasan dalam proses penempatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia ke daerah asal.

Kedua lembaga juga bekerja sama terkait pencegahan dan penanganan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural, pelayanan kedonteran dan jesehatan kepolisian, serta penegakan hukum.

MoU Polri-KPU

Nota kesepahaman antara Polri dan KPU mengenai Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam Penyelenggaaan Tahapan Pemilu Tahun 2019, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Walikota Tahun 2020.

Adapun, ruang lingkup nota kesepahaman tersebut yaitu mencakup pertukaran data dan informasi, bimbingan dan penyuluhan, bantuan pengamanan dan penegakan hukum di luar tindak pidana pemilu, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.

Nota kesepahaman tersebut berlaku untuk jangka waktu satu tahun hingga berakhirnya pemilihan pada 2020.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Nasional
Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Nasional
Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Nasional
Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Nasional
Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Nasional
Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Nasional
Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Nasional
Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Nasional
Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Nasional
Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Nasional
Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Nasional
Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Nasional
Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Nasional
Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Nasional
Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X