Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Jadwalkan FGD Sebelum Panelis Susun Pertanyaan Debat

Kompas.com - 01/02/2019, 12:42 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 8 panelis debat kedua Pemilihan Presiden 2019.

Para panelis bertugas menyusun pertanyaan debat kedua dengan tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Menurut Komisioner KPU Wahyu Setiawan, sebelum menyusun pertanyaan, panelis akan dipertemukan lebih dulu dalam focus group discussion (FGD).

Forum ini akan menghadirkan pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan debat kedua agar panelis mempunyai pandangan yang lebih luas dalam penyusunan pertanyaan.

"Jadi para panelis itu akan kami buatkan forum FGD dengan mengundang para pihak yang relevan dengan tema, sehingga itu akan memperkaya panelis dalam menyusun soal. Sehingga mereka bekerja di Jakarta," kaya Wahyu di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/2/2019).

Baca juga: KPU Tetapkan 8 Panelis Debat Kedua Pilpres, Ini Nama-namanya

Rencananya, FGD akan digelar pada 6 Februari 2019. Setelah itu, panelis akan menyusun pertanyaan dalam satu atau dua kali pertemuan.

Wahyu mengatakan, FGD tidak akan melibatkan perwakilan pasangan capres-cawapres. Sebab, proses penyusunan pertanyaan debat harus dijamin kerhasiannya

"Ini kan pengertiannya, kami memfasilitasi panelis untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan soal yang akan dibuat untuk debat kedua. Nah ini kan perlu kita jembatani ini para panelis dengan FGD," kata Wahyu.

Tak seperti debat pertama yang melibatkan tim kampanye dalam penetapan nama panelis, KPU memutuskan untuk tidak lagi melibatkan kedua tim kampanye dalam menentukan panelis debat pilpres. Nama-nama panelis seluruhnya diputuskan oleh KPU.

Baca juga: Timses Percaya Diri Tema Debat Kedua Jadi Kekuatan Jokowi

 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU diberi kewenangan penuh dalam menentukan panelis debat.

Sebelum ditetapkan, KPU melakukan penelusuran rekam jejak calon panelis debat kedua pilpres. Proses ini dilakukan untuk memastikan panelis memenuhi syarat yang ditetapkan KPU.

Selain ahli di bidangnya, panelis juga harus netral dan tidak memihak salah satu pasangan capres cawapres.

Berikut 8 panelis debat kedua pilpres:

1. Rektor ITS Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D
2. Rektor IPB, Dr. Arif Satria
3. Direktur Eksekutif WALHI Nur Hidayati
4. Ahli pertambangan ITB, Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M. Sc
5. Pakar Energi UGM, Ahmad Agustiawan ST M.Sc.Ph.D
6. Pakar Lingkungan Undip, Sudharto P Hadi
7. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pengembangan Agraria (KPA), Dewi Kartika
8. Pakar Hukum Lingkungan Unair Dr. SUPARTO WIJOYO S.H., M.Hum

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Format Debat Kedua Pilpres 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com