KPU Tetapkan 8 Panelis Debat Kedua Pilpres, Ini Nama-namanya

Kompas.com - 31/01/2019, 15:38 WIB
Gedung KPU Pusat Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung KPU Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menetapkan delapan nama panelis debat kedua pilpres. Mereka berasal dari kalangan akademisi dan aktivis LSM.

Menurut Komisioner KPU Wahyu Setiawan, panelis yang dipilih menyesuaikan dengan tema debat kedua

"Akademisi 6 orang, yakni 2 rektor masing-masing dari ITS dan IPB, serta 4 akademisi masing-masing dari Unair, UGM, ITB, dan Undip. Empat akademisi yang bukan rektor ini menjadi panelis atas keahlian bidang masing-masing," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/1/2019).

Baca juga: KPU Telusuri Rekam Jejak Calon Panelis Debat Kedua

"Sementara itu, dua panelis lain dari LSM, yakni Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan KPA (Konsorsium Pengembangan Agraria)," sambungnya.

Tak seperti debat pertama yang melibatkan tim kampanye dalam perumusan nama panelis, KPU memutuskan untuk tidak lagi melibatkan kedua tim kampanye dalam menentukan panelis debat pilpres. Nama-nama panelis seluruhnya diputuskan oleh KPU.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU diberi kewenangan penuh dalam menentukan panelis debat.

Komisioner KPU Wahyu SetiawanKOMPAS.com/Fitria Chusna Farisa Komisioner KPU Wahyu Setiawan

Baca juga: Tim Kampanye Minta KPU dan Panelis Disumpah Tak Bocorkan Soal Debat

Sebelum nama mereka ditetapkan, KPU melakukan penelusuran rekam jejak calon panelis debat kedua pilpres. Proses ini dilakukan untuk memastikan panelis memenuhi syarat yang ditetapkan KPU.

Selain ahli di bidangnya, panelis juga harus netral dan tidak memihak salah satu pasangan capres cawapres.

Berikut delapan panelis debat kedua pilpres:

1. Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D (Rektor ITS)

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapakan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapakan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Nasional
Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Nasional
KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Ada 164.346 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 Oktober: Ada 164.346 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X