Kompas.com - 01/02/2019, 11:16 WIB
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, partainya tidak akan meminta para caleg mantan narapidana kasus korupsi untuk mundur pada Pemilu Legislatif 2019.

Berdasarkan data yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat enam caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) eks koruptor berasal dari Partai Gerindra.

"Tidak (meminta caleg eks koruptor mundur), tapi partai harus mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu bagian dari perjalanan penting," ujar Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Baca juga: Jalan Panjang KPU Umumkan 49 Caleg Eks Koruptor...

Partai Gerindra, kata Muzani, juga tidak akan menyosialisasikan daftar caleg eks koruptor kepada pemilih.

Ia mengatakan, pasca-pengumuman daftar caleg eks koruptor oleh KPU, masyarakat dapat menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif.

Di sisi lain, Gerindra juga menyerahkan kewajiban untuk mengumumkan rekam jejak ke para calegnya masing-masing.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya kira, pemilih punya kebebasan untuk mengambil keputusan apakah yang bersangkutan layak jadi wakil rakyat. Terpulang ke pemilih," kata Muzani.

Baca juga: Caleg Eks Koruptor Diumumkan, KPK Optimistis Pemilih Semakin Dewasa Berdemokrasi

"Kedua, terpulang ke mereka yang namanya disebut. Apakah bisa menunjukkan itikad baik sehingga masyarakat bisa percaya bahwa tindakan yang dulu dilakukan tidak akan dilakukan lagi. Kalau tobat siapa yang tahu?" kata dia.

Menurut Muzani, seorang mantan narapidana kasus korupsi tetap memiliki hak untuk menjadi caleg selama hak politiknya tidak dicabut.

Oleh karena itu, partainya memberikan kesempatan yang sama kepada kader eks korutor maupun yang bukan, untuk menjadi caleg.

"Asal hak politiknya tidak dicabut oleh hukum, tentu saja di masih memiliki kesempatan untuk dipilih. Berlandaskan itu, partai tidak membeda-bedakan antara yang bekas koruptor atau tidak," ujar Muzani.

Baca juga: KPU Diharapkan Sosialisasikan Daftar Caleg Eks Koruptor Hingga ke Dapilnya

Adapun enam caleg eks koruptor yang berasal dari Partai Gerindra yang diumumkan KPU adalah:

1. Moh Taufik, caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta (Dapil DKI 3, nomor urut 1)
2. Herry Jones Johny Kereh, caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Dapil Sulawesi Utara 1, nomor urut 2)
3. Husen Kausaha, caleg DPRD Kabupaten Maluku Utara (Dapil Maluku Utara 4, nomor urut 2)
4. Ferizal, caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur (Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 1)
5. Mirhammuddin, caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur (Dapil Belitung Timur 2, nomor urut 1)
6. Hi.Al Hajar Syahyan, caleg DPRD Kabupaten Tanggamus (Dapil Tanggamus 4, nomor urut 1)

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 49 Caleg DPRD dan DPD Eks Koruptor


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.